Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mencatat total kerugian dan kerusakan akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di akhir November 2025 mencapai Rp33,5 triliun.
"Total kerusakan yang tercatat mencapai Rp15,63 triliun, sementara total kerugian Rp17,91 triliun," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Kota Padang, Jumat.
Gubernur mengatakan angka ini menunjukkan besarnya beban yang harus ditanggung, dan harus menjadi dasar penting bagi pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan terutama proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Ranah Minang. Dari total kerugian tersebut, sektor infrastruktur paling banyak terdampak bencana dengan kerugian mencapai Rp14,16 triliun.
Di satu sisi, ujar gubernur, infrastruktur merupakan sektor yang paling terdampak dan memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas masyarakat. Selain infrastruktur, pemerintah juga mencatat kerusakan pada sektor permukiman juga tergolong besar yakni mencapai Rp1,45 triliun.
Baca juga: BNPB optimalkan dana tunggu hunian korban bencana di Sumatera
"Angka ini menggambarkan dampak langsung yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka," kata eks Wali Kota Padang tersebut.
Selanjutnya, sektor ekonomi menunjukkan kerusakan sebesar Rp813 miliar dengan kerugian Rp1,46 triliun yang berdampak terganggunya aktivitas ekonomi, dan mata pencaharian masyarakat. Di sektor sosial, kerusakan tercatat Rp347 miliar dan kerugian Rp255 miliar.
Dari 16 kabupaten dan kota yang terdampak bencana, kerusakan dan kerugian paling besar dialami Kabupaten Agam dengan total Rp10,49 triliun, disusul Kabupaten Padang Pariaman Rp5,48 triliun, dan Kota Padang sebesar Rp4,88 triliun.
Selain itu, ujar dia, kabupaten lainnya juga mengalami kerugian dan kerusakan yang cukup besar seperti Kabupaten Solok Rp3,09 triliun, Kabupaten Tanah Datar Rp2,94 triliun, serta Kabupaten Pesisir Selatan Rp1,56 triliun.
"Angka-angka ini menjadi potret nyata besarnya upaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memulihkan kondisi di berbagai sektor," ujarnya.
"Total kerusakan yang tercatat mencapai Rp15,63 triliun, sementara total kerugian Rp17,91 triliun," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Kota Padang, Jumat.
Gubernur mengatakan angka ini menunjukkan besarnya beban yang harus ditanggung, dan harus menjadi dasar penting bagi pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan terutama proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Ranah Minang. Dari total kerugian tersebut, sektor infrastruktur paling banyak terdampak bencana dengan kerugian mencapai Rp14,16 triliun.
Di satu sisi, ujar gubernur, infrastruktur merupakan sektor yang paling terdampak dan memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas masyarakat. Selain infrastruktur, pemerintah juga mencatat kerusakan pada sektor permukiman juga tergolong besar yakni mencapai Rp1,45 triliun.
Baca juga: BNPB optimalkan dana tunggu hunian korban bencana di Sumatera
"Angka ini menggambarkan dampak langsung yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka," kata eks Wali Kota Padang tersebut.
Selanjutnya, sektor ekonomi menunjukkan kerusakan sebesar Rp813 miliar dengan kerugian Rp1,46 triliun yang berdampak terganggunya aktivitas ekonomi, dan mata pencaharian masyarakat. Di sektor sosial, kerusakan tercatat Rp347 miliar dan kerugian Rp255 miliar.
Dari 16 kabupaten dan kota yang terdampak bencana, kerusakan dan kerugian paling besar dialami Kabupaten Agam dengan total Rp10,49 triliun, disusul Kabupaten Padang Pariaman Rp5,48 triliun, dan Kota Padang sebesar Rp4,88 triliun.
Selain itu, ujar dia, kabupaten lainnya juga mengalami kerugian dan kerusakan yang cukup besar seperti Kabupaten Solok Rp3,09 triliun, Kabupaten Tanah Datar Rp2,94 triliun, serta Kabupaten Pesisir Selatan Rp1,56 triliun.
"Angka-angka ini menjadi potret nyata besarnya upaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memulihkan kondisi di berbagai sektor," ujarnya.
