Kepulauan Nias dipastikan tidak mengalami gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM) meski wilayah Sumatera Utara sempat dilanda bencana. Bahkan, Fuel Terminal Gunungsitoli justru berperan sebagai penopang pasokan energi bagi wilayah lain yang terintegrasi, seperti Sibolga dan sekitarnya.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Wahyudi Anas, menegaskan distribusi dan ketersediaan BBM di Pulau Nias hingga Kabupaten Nias Utara dalam kondisi aman dan terukur.
“Stok saat ini Biosolar 8 hari, Pertalite 14,4 hari. Artinya ini sangat aman untuk masyarakat di wilayah Nias Utara maupun Kepulauan Nias,” kata Wahyudi di Fuel Terminal Gunungsitoli, Nias, Sumatera Utara, Kamis (15/1).
Dalam paparan Wahyudi dijelaskan, posisi stok Pertalite per Kamis (15/1) adalah sebanyak 1.950 kiloliter (KL) dan Biosolar sebanyak 1.947 KL.
Menurut dia, tersedianya BBM di Kepulauan Nias merupakan upaya pendistribusian BBM yang terukur dan terencana secara day to day. Dengan demikian semua kebutuhan masyarakat bisa diantisipasi dan tidak ada terjadi keterlambatan pengiriman pasokan.
Wahyudi juga melihat pasokan Pertalite di Nias harus lebih tinggi dari Biosolar, sebab konsumsi BBM di Kepulauan Nias didominasi oleh Pertalite yang digunakan oleh nelayan untuk bahan bakar melaut.
Hal itu disampaikan Wahyudi saat melakukan peninjauan langsung ke Kepulauan Nias, untuk memastikan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi negara berjalan sesuai ketentuan.
Menurutnya, Pulau Nias dihuni sekitar 154 ribu penduduk dengan ketergantungan tinggi terhadap sektor perikanan dan pertanian sebagai sumber utama penghidupan masyarakat.
“Sektor perikanan ini mendominasi dengan produksi kurang lebih 16.000 ton pada tahun 2025, nelayan itu kurang lebih 3.300 penduduk. Jadi sangat besar dari total jumlah penduduk tersebut yang sangat tergantung kehidupannya pada melaut,” kata Wahyudi.
Dia menjelaskan, kebutuhan BBM untuk nelayan, sektor layanan umum, hingga UMKM telah diatur melalui regulasi BPH Migas, yakni Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024. Melalui mekanisme Program Ekosistem Terintegrasi (Eksitar), kebutuhan BBM nelayan dihitung berdasarkan volume operasional harian dan difasilitasi melalui SPBU yang tersedia.
Masyarakat Usul Pemerintah Bangun SPBU-NSaat ini, terdapat empat SPBU yang melayani penyaluran BBM di Kepulauan Nias Utara. Pemerintah setempat dan nelayan mengusulkan pembangunan empat titik SPBU Nelayan (SPBU-N)
Empat titik tersebut adalah Tuhemberua dua di kecamatan Afulu dan satu di kecamatan Lahewa. Tujuannya untuk memperkuat layanan, khususnya bagi klaster masyarakat pesisir dan nelayan.
Perwakilan Nelayan Nias Utara Rendy Gea mengatakan selama ini nelayan memang kesulitan mendapatkan BBM. Jarak antara SPBU terdekat dengan pemukiman nelayan adalah sekitar 15 km.
Hanya saja jika SPBU terdekat tengah kekurangan stok, maka BBM dibeli dari SPBU dengan jarak yang lebih jauh yaitu sekitar 50 km.
“Sehingga biaya transportasi menambah beban nelayan. Harusnya kami bisa mendapatkan BBM ini Rp 6.800 (per liter), karena biaya ongkos bisa Rp 8.000 (per liter) sampai Rp 9.000 (per liter),” jelasnya.
Tambah Penyalur BBM Satu HargaBPH Migas bakal menambah penyalur BBM Satu Harga di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan, program BBM Satu Harga di wilayah tersebut diharapkan memberikan manfaat luas bagi berbagai segmen konsumen, mulai dari nelayan, angkutan darat, angkutan umum, pelaku UMKM, hingga sektor pertanian.
“Tuhemberua itu ada suatu program pembangunan BBM Satu Harga. Letaknya sama, sehingga kalau nanti akan dibangun BBM Satu Harga, manfaatnya kepada seluruh masyarakat segmen konsumen pengguna, baik itu melayan, termasuk angkutan darat, UMKM, angkutan umum, kemudian juga untuk, apa namanya, usaha mikro, dan termasuk pertanian,” jelas Wahyudi.
Menurut Wahyudi, kehadiran SPBU BBM Satu Harga merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin ketersediaan energi, khususnya BBM jenis biosolar dan pertalite.
BPH Migas menargetkan peresmian penyaluran BBM Satu Harga tersebut dapat dilakukan sebelum Desember tahun ini. Untuk mengejar target tersebut, Wahyudi menegaskan perlunya percepatan pembangunan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya.
Dia juga menekankan pentingnya evaluasi dan pengawasan selama proses pembangunan. Menurut Wahyudi, percepatan ini penting mengingat selama ini masyarakat, khususnya nelayan, harus membeli BBM dengan harga jauh lebih mahal.
“BPH MIGAS menargetkan Itu sebelum Desember sudah peresmian. Kita harus evaluasi dan dan pengawasan agar selesai (sesuai target). Karena kalau tidak segera di speed up Tadi disampaikan oleh Pak Kadus mewakili para nelayan ada beli solar aja selisihnya kurang lebih hampir Rp 2.200 per liter,” terangnya.
Rencana penyalur BBM satu harga ada di enam kecamatan, yaitu Tuhemberua, Namohalu Esiwa, Lahewa Timur, Alasa, Sitolu Ori dan Afulu.
