Pembahasan RUU Perampasan Aset Sudah Sejauh Mana? Ini Penjelasan Anggota Komisi III DPR RI

Kepala Badan Keahlian DPR Bayu Dwi Anggono saat rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (15/1/2026). (Sumber: ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Soedeson Tandra menyampaikan perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang sudah dimulai pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI (BKD) pada Kamis (15/1/2026).

"Kemarin itu kita baru mulai pembukaan sidang dan baru mulai membahas undang-undang, di mana BKD kita undang untuk mempersiapkan naskah akademiknya. Jadi itu baru awal ya dan kita masih masuk poin-poinnya baru disebutkan aja," katanya dalam program Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Jumat (16/1/2026). 

Soedeson memaparkan, dalam RUU ini, dasar yang digunakan adalah conviction based (perampasan aset dilakukan melalui proses pidana sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap) dan nonconviction based (perampasan aset yang dilakukan tanpa putusan pidana). 

Kata dia, conviction based sudah diatur di beberapa undang-undang (UU), seperti UU Tindak Pidana Korupsi, UU Pencucian Uang, dan UU Narkoba. 

Baca Juga: RUU Perampasan Aset Dikaji sejak 2008 dan Baru Dibahas 2026, Ini Kata Anggota Komisi III DPR

"Tetapi nonconviction based ini kan masih baru. Oleh karena itu, kita juga masih bahas, tapi poin-poinnya sudah mulai kelihatan," paparnya.

"Asas yang kita gunakan juga termasuk di dalamnya adalah asas proporsionalitas sehingga memberikan kepastian hukum, misalnya apa saja yang bisa dirampas, seberapa besar yang bisa dirampas, semua itu akan kita atur." 

Menurut Soedeson, pihaknya masih akan terus mendiskusikan RUU Perampasan Aset dan meminta banyak masukan. 

Ia mengatakan pihaknya serius ingin menyelesaikan pembahasan RUU Perampasan Aset yang sudah dianalisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak 2008 dan diusulkan pemerintah dari 2012, tetapi baru dibahas pada 2026. 

"Saya sendiri tidak ingin berbicara ke belakang, kita bicara ke depan aja, kesungguhan dan janji dari DPR dan juga dari pemerintah itu kan kita sudah wujudkan dalam masa sidang ini," tegasnya. 

Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV