Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Jakarta
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) melaksanakan survei hidro-oseanografi di Teluk Jakarta dan Perairan Semarang. Survei ini dilakukan untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan kawasan Pantai Utara Jawa, khususnya sebagai dasar perencanaan teknis pembangunan tanggul laut.
Tak hanya itu, survei tersebut memiliki tujuan untuk profil hidro-oseanografi wilayah yang nantinya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, mengatakan bahwa hasil survei ini menjadi komponen penting dalam penyusunan desain pembangunan tanggul laut Pantai Utara Jawa, sekaligus mendukung penataan dan pengembangan kawasan pesisir serta kota-kota pesisir di wilayah pantura.
“Pembangunan wilayah pesisir saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat perubahan iklim, kenaikan muka air laut, serta penurunan muka tanah yang terjadi cukup cepat di berbagai kota besar,” ujar Kartika dalam keterangan tertulis, Jumat, 16 Januari 2026.
Kartika menjelaskan, Teluk Jakarta dan Perairan Semarang merupakan dua kawasan pesisir utara Jawa dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap banjir rob, erosi pantai, kerusakan ekosistem pesisir, serta gangguan terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
“Kondisi tersebut menuntut adanya intervensi strategis yang berbasis data ilmiah, terukur, dan mampu menjadi landasan kuat bagi perencanaan infrastruktur perlindungan pesisir jangka panjang,” jelasnya.
Ia menegaskan, perencanaan tanggul laut yang aman, efektif, dan berkelanjutan membutuhkan data hidro-oseanografi yang akurat dan berbasis ilmiah, seperti data hidrografi, oseanografi, dan meteorologi.
Selain itu, ia menilai jika dara tersebut sangat menentukan ketepatan desain, ketahanan struktur terhadap dinamika laut, serta upaya meminimalkan risiko lingkungan dan sosial.
“Survei hidro-oseanografi ini telah dilaksanakan pada 20 November hingga 29 Desember 2025 melalui sejumlah tahapan, mulai dari persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan pemodelan data, hingga analisis,” ungkapnya
Ia mengatakan, jika seluruh proses dilakukan dengan mengacu pada standar nasional dan internasional untuk menghasilkan data yang lengkap dan akurat.
Jenis data yang dikumpulkan meliputi bathymetry atau pemetaan kedalaman laut, data geofisika, pemodelan hidrodinamika, pola arus dan gelombang, analisis sedimen serta transportasi sedimen, hingga data kualitas air.
Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL, Budi Purwanto, menyatakan bahwa TNI AL mendukung penuh pelaksanaan survei ini sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional pembangunan tanggul laut melalui penyediaan data hidro-oseanografi yang dibutuhkan.
Sementara itu, Deputi I Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Sawarendro, mengapresiasi langkah KKP dan Pushidrosal dalam mendukung pembangunan dan pengembangan Pantai Utara Jawa.
“Upaya ini merupakan kebutuhan mendesak untuk mengatasi persoalan kronis banjir rob dan kerentanan wilayah pesisir, sekaligus memperkuat ketahanan kawasan pantura,”kata Sawarendro.
Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, KKP terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam penataan ruang laut berbasis ekonomi biru guna menjaga keseimbangan ekosistem serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Editor: Redaksi TVRINews
