Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL melaksanakan survei hidro-oseanografi untuk mendukung pembangunan tanggul laut Pantai Utara Jawa (Pantura) yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya di Teluk Jakarta dan Perairan Semarang.
Adapun, survei ini sebagai upaya pemerintah untuk melindungi kawasan pesisir dari risiko banjir rob, erosi pantai, dan kerentanan wilayah terhadap perubahan iklim.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana menilai data survei tersebut penting dalam perencanaan desain tanggul laut yang nantinya akan digunakan oleh Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Di samping itu, Kartika menyampaikan KKP juga akan memanfaatkan hasil survei tersebut untuk penataan serta pengembangan kawasan pesisir dan kota-kota pesisir di Pantura.
Kartika menambahkan, pembangunan tanggul laut menghadapi tantangan akibat perubahan iklim, kenaikan muka air laut, dan penurunan muka tanah (land subsidence) yang cepat di berbagai kota besar.
Terlebih, dia mengungkap kawasan pesisir utara Jawa, khususnya Teluk Jakarta dan Perairan Semarang merupakan dua wilayah dengan tingkat kerentanan tertinggi terhadap banjir rob, erosi pantai, kerusakan ekosistem pesisir serta gangguan terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di pesisir.
Baca Juga
- Prabowo Badan Otorita Tanggul Laut Pantura, DPR Wanti-Wanti soal Dampak Lingkungan
- Prabowo Bentuk Badan Otorita Tanggul Laut, AHY Jadi Dewan Pengarah
- Ini Penjelasan KKP Soal Tanggul Laut Viral di Cilincing Jakarta Utara
“Kondisi ini menuntut adanya intervensi strategis yang berbasis data ilmiah, terukur dan dapat memberikan landasan kuat bagi perencanaan infrastruktur perlindungan pesisir jangka panjang,” ujar Kartika dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (16/1/2026).
Menurut Kartika, pembangunan infrastruktur tanggul laut yang aman, efektif, dan berkelanjutan menuntut data serta analisis hidro-oseanografi yang akurat dan berbasis ilmiah.
Dia menjelaskan, data seperti hidrografi, oseanografi, dan meteorologi menjadi pondasi utama yang menentukan ketepatan desain tanggul, ketahanan struktur terhadap dinamika laut, serta upaya meminimalkan risiko lingkungan dan sosial di kawasan Teluk Jakarta dan Perairan Semarang.
Sementara itu, Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL Budi Purwanto menyatakan pihaknya mendukung pelaksanaan survei dalam proses pembangunan tanggul laut yang masuk ke dalam PSN.
Senada, Deputi I Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Sawarendro juga menyambut baik langkah KKP dalam pembangunan tanggul laut Pantura.
“Kami apresiasi langkah KKP dan Pushidrosal dalam pembangunan dan pengembangan Pantai Utara Jawa karena ini kebutuhan mendesak yang berorientasi pada mitigasi risiko bencana sekaligus penguatan ketahanan wilayah pesisir,” tutup Sawarendro.
