Bisnis.com, JAKARTA — Skema baru layanan tol laut berupa subsidi kontainer yang berlaku mulai 2026 berpotensi menghemat anggaran hingga Rp4,56 miliar.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Mantoro menyampaikan, angka yang berhasil dihemat memang belum terlalu besar.
Penghematan tersebut juga muncul karena pemerintah tak perlu lagi membayar operasional kapal—termasuk bahan bakar—karena hanya menitipkan kontainer ke kapal komersial yang beroperasi pada rute tol laut.
“Ternyata [pola subsidi titip kontainer] menghemat Rp4,5 miliar,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (16/1/2026).
Budi Mantoro memandang, penghematan berpotensi lebih besar apabila kapal menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Mengingat titip kontainer saat ini kepada kapal komersial, yang menggunakan BBM industri.
Bahan bakar sendiri menjadi komponen utama tarif, yang setidaknya mencakup 40% dari total biaya.
Baca Juga
- Kapal Tol Laut 2026, Pelni Terima PSO Rp135 Miliar
- Kemenhub Siapkan 197 Trayek Kapal Perintis hingga Tol Laut pada 2026
- 4 Dekade Sektor Transportasi Umum: Perkeretaapian, Tol Laut, hingga Penerbangan
“Kalau itu regulasinya pakai bahan bakar subsidi, jadi lebih tinggi [penghematannya],” tambahnya.
Dirinya menjelaskan, perubahan pola subsidi tersebut menjadi catatan penting sebagai tonggak masuknya layanan kapal komersial ke pelabuhan-pelabuhan yang sebelumnya belum dilayani oleh kapal komersial berkapasitas besar.
Penerapan pola subsidi titip kontainer memiliki sejumlah keunggulan, antara lain meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas operasional, menjamin kelancaran distribusi serta ketersediaan barang, dan mendorong kemandirian trayek agar tidak bergantung pada subsidi tarif dari pemerintah.
Rincian PSO Tol Laut 2026 total mencapai 41 trayek, lebih banyak dari 2025 yang sebanyak 39 trayek. Terdiri atas 18 trayek penugasan berupa pola subsidi operasional kapal (12 trayek) dan subsidi titip muatan ASDP (6 trayek).
Kemudian, terdapat 23 trayek pelelangan/Pemilihan Penyedia Jasa yang terdiri dari 7 trayek pola subsidi operasional kapal dan 16 trayek pola subsidi titip kontainer.
Pada 2026, terdapat tiga trayek yang mengalami perubahan pola subsidi dari sebelumnya dilayani dengan pola subsidi operasional kapal dan beralih menjadi pola subsidi titip kontainer.
Terdiri dari trayek T-6 (Tanjung Perak—Bungku—Tanjung Perak), T-18 (Tanjung Perak—Tidore—Jailolo— Tanjung Perak), dan T-17 (Tanjung Perak—Makassar—Morotai—Galela—Maba—Weda—Tanjung Perak).
Pola subsidi baru tersebut nantinya akan dijalankan oleh PT Mentari Mas Multimoda, PT Meratus, dan PT Temas.
Meski pola tersebut menghasilkan penghematan, nyatanya dengan trayek yang bertambah pada tahun ini, anggaran tol laut justru dipangkas.
Padahal, anggaran idealnya mencapai Rp650 miliar. Namun, tahun ini alokasinya hanya mencapai Rp524,9 miliar. Alhasil, jangka waktu kontrak sejumlah trayek hanya sampai dengan Oktober 2026.
“[Anggarannya] sekarang menurun, beberapa itu kontraknya hanya sampai Juli hingga Oktober, jadi belum satu tahun,” tambahnya.
Pemangkasan anggaran di tengah perluasan trayek itu pun menjadi tantangan tersendiri, terutama untuk memastikan layanan tol laut tetap berjalan optimal sepanjang 2026 dan tak berhenti di tengah jalan.
