Jakarta, tvOnenews.com - DPR RI buka suara soal temuan Pemerintah Daerah (Pemda) yang menggelontorkan anggaran Rp1 miliar hanya untuk makan dan minum.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengatakan, anggaran Rp1 miliar untuk makan dan minum tidak masuk akal.
"Kalau saya sih melihatnya bahwa kalau Rp1 miliar per hari itu menurut hemat saya, itu tidak masuk akal," kata Bahtra kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/1/2026).
Oleh karena itu, DPR akan memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menjelaskan daerah mana yang mengeluarkan anggaran Rp1 miliar untuk makan dan minum tersebut.
"Maka dari itu nanti mungkin kita akan memanggil Kemendagri untuk menyampaikan Pemda mana yang sampai mengeluarkan biaya miliaran sehari," tutur dia.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan ada satu daerah yang menghabiskan APBD sebesar Rp1 miliar dalam satu hari hanya untuk kebutuhan makan dan minum.
Hal itu diketahui Tito setelah pihaknya melakukan review APBD.
"Kami melakukan review APBD mereka, kita plototin belanjanya yang kira-kira boros. Masa ada makan, minum satu daerah, dulu itu satu hari bisa Rp1 miliar untuk makan minum," ucap Tito dalam acara Semangat Awal Tahun 2026, Rabu (14/1/2026).
Mengenai hal itu, Tito pun langsung memangkas anggaran daerah tersebut dan meminta pemerintah daerah (Pemda) melakukan penghematan.
Dalam kesempatan itu, Tito pun mendorong kepala daerah untuk menghemat belanja dan memanfaatkan dana transfer dari pusat untuk kegiatan yang lebih berkualitas.
"Belanja pemerintah harus dihemat, dan belanja dari pemerintah dari pusat dan lain-lain ini tepat sasaran, jangan dilebih-lebihin," tutur dia.
"Rapat kalau bisa zoom, meeting zoom meeting aja, nggak usah di hotel, apalagi rapat cuma sekali dibikin 10 kali. Perjalanan dinas juga dibikin harusnya tiga kali cukup, dibikin 8 kali. Nah itu harus dihemat belanjanya," sambung Tito.
Tito juga mendorong kepala daerah untuk aktif mengembangkan dunia swasta. Tito tidak ingin, daerah hanya bergantung pada pemerintah pusat.
