Tingginya tingkat kredit macet di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi perhatian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada awal 2026.
Kadin menilai lonjakan kredit bermasalah terjadi karena penyaluran pembiayaan, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), lebih menekankan ketersediaan modal tanpa disertai kepastian pasar bagi produk UMKM.
Kondisi ini disampaikan Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia, Aviliani, dalam acara Global & Domestic Economic Outlook 2026 di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Aviliani mengatakan, tingginya kredit macet mencerminkan persoalan struktural yang belum terselesaikan dalam pengembangan UMKM nasional. Meski UMKM kerap disebut sebagai tulang punggung perekonomian, realitas di lapangan menunjukkan sebagian besar pelaku usaha kecil masih berada dalam tekanan berat.
“Pelaku ekonomi yang kita lupakan adalah UMKM. Selalu dikatakan tulang punggung, tetapi kalau kita melihat kondisi UMKM kita sangat memilukan sebenarnya,” ujarnya.
Baca Juga: Rupiah Melemah, Kadin Wanti-wanti Tekanan Berat ke Dunia Usaha
Menurut Aviliani, masalah utama bukan semata keterbatasan akses pembiayaan, melainkan ketidakseimbangan antara pasokan modal dan permintaan pasar. Program KUR dinilai telah mendorong penyaluran kredit secara agresif, namun tidak dibarengi dengan penguatan sisi.
“Kenapa? Memang dari sisi supply side ada KUR. KUR itu gede-gedean. Tapi dia enggak punya demand. Makanya kredit macetnya naik kalau kita lihat,” ucapnya.
Dalam kondisi tersebut, banyak UMKM akhirnya menggunakan pembiayaan hanya untuk bertahan hidup, bukan untuk ekspansi usaha. Aviliani menyebut sebagian besar UMKM masih berada dalam survival mode, sehingga arus kas mereka tidak cukup kuat untuk menopang kewajiban cicilan kredit secara berkelanjutan. Tanpa dukungan pasar yang jelas, tambahan modal justru berpotensi memperbesar risiko gagal bayar.
Kadin menilai pendekatan pembinaan UMKM selama ini terlalu fokus pada penyaluran dana, sementara aspek kesinambungan usaha kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, organisasi pengusaha tersebut mendorong perubahan strategi dengan mengaitkan pembiayaan UMKM langsung dengan ekosistem bisnis yang sudah mapan.
Sebagai langkah konkret, Kadin menyiapkan skema closed loop dengan mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai pasok perusahaan swasta besar. Melalui skema ini, UMKM tidak hanya memperoleh modal, tetapi juga kepastian penyerapan produk dan pendapatan yang lebih stabil.
“Jadi menggandeng UKM menjadi bagian supply chain. Sehingga mereka itu bisa naik kelas, pendapatan mereka juga naik,” tutur Aviliani.
Baca Juga: Kadin Minta Swasta Dorong Kelas Menengah Naik Kelas
Pada tahap awal, Kadin akan memprioritaskan penerapan skema tersebut di sektor pangan dan manufaktur. Aviliani menilai sektor pangan relatif lebih siap karena sejalan dengan agenda pemerintah dalam mendorong kemandirian pangan nasional.
“Kita akan mulai coba dengan pangan. Karena pangan ini yang paling mudah di mana pemerintah ingin kemandirian pangan. Jadi paling mudah nanti dengan petani, peternak yang sekarang juga ingin dikembangkan oleh pemerintah,” katanya.
Kadin berharap pendekatan ini dapat menekan angka kredit macet UMKM dengan mengubah pola pembiayaan berbasis risiko menjadi pembiayaan berbasis kepastian usaha, sekaligus memperkuat fondasi UMKM agar mampu tumbuh secara berkelanjutan.
