Sejak pembentukannya, ia sudah disebut sebagai "sandiwara neokolonial" atau "penghinaan terhadap hukum internasional." Namun di tengah kritik itu, sejumlah pemimpin Eropa tetap menyatakan minat untuk duduk di Board of Peace (BoP) Gaza, sebuah badan administratif baru yang akan memainkan peran kunci dalam fase lanjutan rencana perdamaian untuk mengakhiri konflik yang telah menelan puluhan ribu korban jiwa itu.
Menurut rencana perdamaian berisi 20 poin yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tahun lalu, Board of Peace akan bertugas mengawasi penyaluran bantuan, rekonstruksi, serta supervisi pemerintahan Palestina teknokratis di Gaza. Trump menyatakan dia sendiri akan memimpin BoP, yang akan beranggotakan 15 orang.
Rencana perdamaian itu, termasuk pembentukan BoP, diformalkan melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 pada pertengahan November tahun lalu. Meski demikian, sejak awal BoP menuai kritik tajam.
Argumen utama penolakan terhadap BoP adalah bahwa badan itu tidak memberi ruang bagi warga Palestina untuk menentukan masa depan mereka sendiri, tidak memiliki batas waktu, dan dengan demikian berpotensi memperpanjang apa yang diklasifikasikan PBB sebagai pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina. Selain itu, BoP dinilai melanggar hukum internasional dalam sejumlah aspek.
Sebagai contoh, berlawanan dengan opini Mahkamah Internasional (ICJ) pada 2024 mengenai konflik Gaza, BoP mengubah apa yang oleh pengadilan disebut sebagai "hak menentukan nasib sendiri yang tidak dapat dicabut" milik rakyat Palestina menjadi sekadar "hak istimewa bersyarat". Penilaian itu ditulis peneliti hukum Safia Southey dalam analisis untuk American Society of International Law bulan lalu.
Penunjukan perdana BoPAkhir pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan penunjukan Nickolay Mladenov, diplomat asal Bulgaria, sebagai direktur BoP. Mladenov pernah menjabat sebagai koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah antara 2015 dan 2020, dan dikenal luas oleh kalangan politik Israel maupun Palestina.
Pengumuman anggota BoP lainnya diperkirakan akan menyusul, meski waktunya belum jelas. Menurut laporan media, Trump semula akan mengumumkan nama-nama tersebut pekan ini, menjelang pertemuan perdana BoP di sela Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Swiss pekan depan.
Selain Arab Saudi, Qatar, Mesir, dan Turki, negara-negara Eropa yang diperkirakan akan diundang bergabung adalah Inggris, Jerman, Prancis, dan Italia.
Namun, pada Selasa (13/01), laporan harian Israel Haaretz mengungkap kemungkinan perubahan mandat BoP oleh pemerintahan Trump. Sumber yang dikutip surat kabar Israel itu menyebutkan bahwa jika BoP dianggap berhasil di Gaza, ia dapat diperluas untuk menangani konflik lain, termasuk perang di Ukraina, dan bahkan berfungsi sebagai semacam alternatif bagi PBB.
Sejak awal sudah jelas bahwa BoP akan beroperasi di luar kerangka PBB, sebuah langkah yang dinilai para pengamat belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, gagasan untuk sepenuhnya melewati PBB di masa depan diperkirakan akan memicu kegelisahan serius di kalangan calon anggota Eropa.
"Bertentangan dengan pengumuman sebelumnya, mungkin kita tidak akan melihat penunjukan anggota BoP dalam beberapa hari ke depan, melainkan nanti bulan ini," kata Muriel Asseburg, pakar Timur Tengah dari German Institute for International and Security Affairs (SWP). Menurut dia, mandat baru BoP harus terlebih dahulu dijelaskan kepada calon anggota. "Jika ada pemikiran bahwa BoP akan menjadi mekanisme alternatif PBB, antusiasme tentu akan jauh berkurang."
Antusiasme bersyarat EropaPada November, Komisaris Uni Eropa untuk Mediterania Dubravka Suica menyatakan bahwa negara-negara anggota Uni Eropa seharusnya duduk di BoP. Pada Desember, para pemimpin Uni Eropa mengeluarkan pernyataan bersama yang mendukung langkah tersebut, dengan menyatakan kesiapan untuk mendukung pembentukan BoP dan terlibat aktif dalam tahap-tahap berikutnya.
Namun, di tengah kritik yang melingkupi BoP, muncul pertanyaan: kenapa para pemimpin Eropa sedemikian antusias?
Think tank Carnegie Europe di Brussel mengajukan pertanyaan serupa pada Oktober lalu. Mayoritas pakar menjawab: "ya, tetapi dengan syarat."
"Uni Eropa seharusnya mengejar kursi di BoP, tapi hanya jika mampu mengubah retorika menjadi kebijakan konkret," kata H.A. Hellyer dari Royal United Services Institute di London. Tanpa itu, menurut dia, kehadiran Eropa hanya akan melegitimasi proses yang tidak menjanjikan perdamaian adil dan berkelanjutan.
Pandangan serupa disampaikan Hussein Baoumi dari Amnesty International. "Uni Eropa dapat mempertimbangkan untuk bergabung, tetapi hanya jika syarat-syarat kunci terpenuhi. Kerangka BoP masih kabur, sementara risiko politik, hukum, dan reputasinya sangat besar," ujarnya.
Pengacara HAM Zaha Hassan menegaskan bahwa keterlibatan Eropa harus disyaratkan pada kepatuhan terhadap norma hukum internasional. Jika tidak, menurut dia, Eropa justru akan memfasilitasi kejahatan perang dan penggerusan tatanan berbasis aturan. Hassan sebelumnya menulis bahwa rencana perdamaian Gaza dalam Resolusi 2803 sulit diperdamaikan dengan putusan pengadilan internasional.
Peluang atau risiko bagi Eropa?Meski demikian, Muriel Asseburg menilai Eropa justru bisa memiliki pengaruh lebih besar jika duduk di BoP dibanding dua setengah tahun terakhir. Dalam jangka pendek, memang hampir tidak ada peluang negosiasi dua negara. Namun Eropa masih dapat berperan melalui pendanaan rekonstruksi Gaza, dukungan teknis, serta kerja sama dengan negara-negara Arab yang dalam banyak hal memiliki kepentingan serupa.
"Apakah Eropa akan berhasil?" tanya Asseburg. "Tanpa Amerika Serikat, tidak akan ada kemajuan. Ini satu-satunya permainan yang ada. Karena itu, Eropa seharusnya mencoba berada di dalam BoP dan memengaruhinya agar kebijakan selaras dengan hukum internasional dan standar kemanusiaan."
Namun optimisme itu tidak sepenuhnya dibagi Martin Konecny dari European Middle East Project. Mengingat rekam jejak Eropa di Timur Tengah dan fokus Uni Eropa yang kini lebih tertuju pada Ukraina dan isu Greenland, dia meragukan efektivitas peran Eropa di BoP.
"Risikonya, kehadiran Eropa akan 90 persen stempel persetujuan dan hanya 10 persen pengaruh," kata Konecny. Menurut dia, kehadiran itu lebih berfungsi melegitimasi skema Amerika yang dikoordinasikan dengan Israel.
Di sisi lain, dia juga mengakui bahwa tidak terlibat sama sekali bukan solusi, karena akan menyerahkan sepenuhnya kendali kepada Amerika Serikat. "Ini akan menjadi keseimbangan yang sangat sulit bagi Eropa," ujarnya.
Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Yuniman Farid
width="1" height="1" />
(ita/ita)
