Pesan Penembakan dan Batalnya Kunjungan Wapres Gibran ke Yahukimo

Wakil Presiden Gibran Rakabuming membatalkan kunjungan kerja perdananya ke wilayah Yahukimo, Papua Pegunungan, Rabu (14/1/2026). Alasan keamanan dijadikan pertimbangan utama setelah beredar informasi peristiwa penembakan pesawat oleh kelompok kriminal bersenjata. Adakah pesan tertentu di balik serangan itu?

Kunjungan kerja itu dibatalkan sesaat sebelum pesawat Hercules yang ditumpangi Wakil Presiden (Wapres) Gibran dan rombongannya lepas landas dari Bandara Wamena, di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Tujuan penerbangan pun diubah menuju ke Landasan Udara Manahua, di Biak Numfor, Papua. Di saat itu, mereka berpindah pesawat untuk selanjutnya meneruskan perjalanan pulang menuju ke Jakarta.

Kendati demikian, informasi pembatalan kegiatan baru diketahui rombongan wartawan ketika mereka sudah berada di dalam pesawat. Semula, mereka mengira perjalanan menuju Yahukimo tetap berlanjut. Apalagi rompi anti peluru juga telah mereka kenakan sebelum memasuki pesawat.

Panglima Komando Daerah Militer XVII/Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Amrin Ibrahim menjelaskan, pembatalan kunjungan kerja itu didasari perkembangan kondisi keamanan. Pihaknya menyarankan adanya pembatalan setelah menerima informasi dari jejaring intelijennya. Terdapat risiko yang membahayakan keselamatan jika rencana kunjungan awal tetap dilanjutkan. 

“Dari pertimbangan intelijen, kami melihat ada gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab di sana, yang menurut pertimbangan kami, untuk keamanan VVIP (very very important person), tentunya sangat tidak memungkinkan,” sebut Amrin, yang juga bertugas sebagai Komandan Satuan Tugas Pengamanan VVIP di Landasan Udara Manuhua saat diwawancarai wartawan. 

Amrin mengungkapkan, sebenarnya, Wapres menginginkan agar kunjungan kerjanya berlanjut. Lebih-lebih, momen kunjungan itu akan digunakan untuk mengecek sejauh mana progres pembangunan yang dikerjakan pemerintah di Yahukimo. Kesempatan itu biasanya juga dimanfaatkan untuk menemui dan menyapa warga setempat.

Sehari sebelum keberangkatan Wapres ke Yahukimo, Selasa (13/1/2026), tersebar video yang menunjukkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) menembaki sebuah pesawat.

“Tentunya, kami menyarankan untuk melakukan penjadwalan kembali. Karena, masyarakat Yahukimo juga sangat ingin bertemu dengan Bapak Wakil Presiden,” jelas Amrin.

Sehari sebelum keberangkatan Wapres ke Yahukimo, Selasa (13/1/2026), tersebar video yang menunjukkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) menembaki sebuah pesawat pada sejumlah kanal media sosial. Sebagian unggahan menyebut jika pesawat yang ditembaki itu ditumpangi Wapres dalam kunjungan kerjanya. Adapun video itu diketahui berasal dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Selasa itu adalah hari pertama kedatangan Wapres dalam kunjungan kerja yang akan berlangsung selama dua hari itu. Lokasi pertama yang dikunjunginya ialah Kabupaten Biak Numfor di Papua. Di sana, ia mengecek pelaksanaan sekolah rakyat dan aktivitas jual beli di pasar ikan. Pada hari yang sama, ia melanjutkan perjalanan untuk mengikuti sejumlah kegiatan lain sekaligus bermalam di wilayah Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.

Untuk itu, Kepala Kepolisian Resor Yahukimo Ajun Komisaris Besar Zet Saalino membantah jika pesawat yang tampak ditembaki itu mengangkut Wapres Gibran. Bahkan, ia menyatakan, perlu memastikan ulang apakah video yang disebar itu merupakan video baru atau lama.

“Wapres, kan, batal ke Yahukimo. Untuk penembakan pesawat komersial itu juga belum bisa dipastikan apakkah video baru atau video lama. Bisa jadi itu video propaganda dari mereka,” jelas Zet, (Kompas, 16/1/2026).

Meski demikian, Selasa kemarin, juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom turut memperingatkan agar Wapres tidak memasuki wilayah Yahukimo. Selain itu, ia juga membagikan video yang menampilkan sejumlah orang tengah menembaki pesawat yang akan mendarat. Ia mengklaim bahwa pesawat itu memuat pasukan militer yang akan mengamankan kunjungan Wapres.

Setelah akhirnya kunjungan dibatalkan, Sebby kembali mengedarkan pernyataan mewakili kelompoknya. Pihaknya merasa berhasil sebagai dalang yang menggagalkan kunjungan itu dengan aksi penembakan pesawat. Baginya, kedatangan Wapres juga hanya demi keperluan investasi, tanpa ada penghormatan bagi orang Papua selaku pemilik hak ulayat.

Dihubungi terpisah, peneliti senior dari Pusat Riset Kewilayahan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Cahyo Pamungkas menjelaskan, aksi penembakan itu menjadi bagian dari upaya TPNPB-OPM untuk menunjukkan eksistensinya. Serangan itu menandakan kemauan mereka berperang. Artinya, kelompok itu belum menyerah dalam memperjuangkan misi mereka.

Konflik berkepanjangan itu sekaligus mencerminkan kegagalan pemerintah mengatasi persoalan di Papua.

Di sisi lain, lanjut Cahyo, konflik berkepanjangan itu sekaligus mencerminkan kegagalan pemerintah mengatasi persoalan di Papua. Terlebih lagi, pendekatan keamanan cenderung dikedepankan selama ini. Alih-alih membawa perdamaian, operasi militer justru malah menimbulkan situasi yang tidak aman yang menyebabkan krisis kemanusiaan berkepanjangan. 

“Intensitas kontak tembak juga meningkat sampai sekarang. Korban berjatuhan di kedua pihak. Mirisnya, yang paling banyak menjadi korban justru masyarakat sipil yang terjebak di daerah konflik itu,” kata Cahyo.

Dalam kondisi itu, menurut Cahyo, seharusnya pemerintah berusaha membuka ruang dialog kemanusiaan. Jalur dialog dianggap sebagai cara terbaik guna mengakhiri konflik. Hendaknya ruang perbincangan juga dibuat setara demi memperoleh solusi-solusi terbaik yang diinginkan kedua belah pihak. 

Usulan penyelesaian konflik lewat dialog sebenarnya pernah mengemuka semasa kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2017, pernah ada ide untuk membangun dialog sektoral guna menyelesaikan masalah pelayanan publik. Tetapi, gagasan itu tidak pernah ditindaklanjuti sehingga konflik terus berlanjut. 

“Paling penting adalah dialog untuk rekonsiliasi. Dialog dengan kelompok-kelompok yang ingin merdeka untuk menyelesaikan pendekatan keamanan. Setelah dialog, baru menyelesaikan yang lain berdasarkan hasil dialog. Misalnya, otonomi khusus seperti apa yang diharapkan, pembangunan seperti apa yang diharapkan. Itu bisa dituntaskan jika masalah politiknya selesai,” kata Cahyo.