jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menilai pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan penguatan peran negara dalam melindungi kepentingan rakyat.
Dia berkata demikian saat menyampaikan catatan reflektif mengenai dinamika politik Indonesia kontemporer.
BACA JUGA: Pasang Badan untuk Prabowo, Bapersipil Lawan Segala Bentuk Politisasi Bencana
"Negara tidak lagi sepenuhnya menarik diri sebagai pengatur prosedural, tetapi mulai kembali turun tangan dalam perkara-perkara dasar," kata legislator fraksi Gerindra itu kepada awak media, Jumat (16/1).
Azis menuturkan kebijakan memutihkan utang petani dan nelayan menunjukkan penguatan peran negara melindungi rakyat.
BACA JUGA: Prabowo Koreksi Desain IKN, Ini Catatannya
Menurut dia, langkah itu membuka kembali akses ekonomi rakyat kecil yang selama ini terhambat piutang macet dan jaminan yang tertahan.
"Dalam sejarah ekonomi dan politik Indonesia, utang bukan sekadar instrumen keuangan, ia sering berfungsi sebagai mekanisme pembekuan," kata dia.
BACA JUGA: Prabowo Ingin Penerima Beasiswa Diperbanyak, LPDP Prioritaskan STEM
Selain pemutihan utang, Azis menilai penertiban kawasan hutan yang dikuasai tanpa hak menunjukkan penguatan peran negara dalam melindungi kepentingan rakyat.
Legislator Dapil VI Jawa Tengah (Jateng) itu menganggap pengambilalihan kembali jutaan hektare memperkuat kedaulatan ruang sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Kemudian, kata Azis, penutupan ribuan tambang ilegal dan penyitaan ratusan ton timah sebagai bentuk lain peran negara melindungi kepentingan rakyat
"Kekayaan alam dipulihkan sebagai milik publik, bukan hasil perburuan bebas," ujarnya.
Dalam pemberantasan korupsi, Azis menyoroti pemulihan aset hasil tindak pidana yang kemudian dialokasikan untuk pendidikan, perbaikan sekolah, dan beasiswa.
Dia menilai pendekatan tersebut memperluas makna keadilan yang tidak hanya menghukum pelaku, melainkan mengembalikan hak masyarakat.
"Hukuman tidak berhenti pada pelaku, tetapi diarahkan untuk memulihkan hak publik," kata Azis.
Dia mengatakan langkah pemerintah dalam menangani bencana juga menunjukkan penguatan peran negara dalam melindungi kepentingan rakyat.
Menurut Azis, penanganan cepat seperti pembangunan jembatan darurat dan perbaikan fasilitas kesehatan menunjukkan kehadiran negara di saat masyarakat dalam kondisi paling rentan.
"Respons cepat terhadap banjir menunjukkan refleks institusional yang bekerja," kata dia.
Azis juga menyinggung kepemilikan perkampungan haji Indonesia di Makkah yang menunjukkan penguatan peran negara dalam melindungi kepentingan rakyat.
Sebab, kata dia, kebijakan tersebut meningkatkan kepastian dan kualitas pelayanan jamaah di Arab Saudi.
Azis dengan melihat berbagai temuan itu menyimpulkan bahwa Indonesia saat ini tengah berada dalam fase rekonsolidasi negara.
“Bukan kembali ke negara yang represif, tetapi keluar dari negara yang terlalu lama ragu menggunakan kewenangannya untuk melindungi yang lemah dan mengatur yang kuat,” katanya. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penjelasan Lengkap Istana, soal Prabowo Kritisi Desain IKN
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan
