Presiden Korea Selatan (Korsel) Lee Jae Myung mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi saat kunjungannya ke Jepang pekan ini. Keduanya terlihat bertukar hadiah, bergandengan tangan, dan bermain drum saat berada di Nara, kampung halaman Takaichi.
Pertemuan singkat selama dua hari tersebut ditutup dengan komitmen Lee Jae Myung dan Sanae Takaichi untuk mendorong kemajuan dalam berbagai isu bilateral.
Kehangatan ini menjadi semakin menonjol mengingat kedua pemimpin berasal dari spektrum politik yang berbeda. Takaichi dikenal sebagai politisi konservatif garis keras dan Lee Jae Myung merupakan sosok yang sangat progresif. Dalam pemerintahan di masing-masing negara, partai mereka kerap melontarkan kritik tajam.
Tokyo dan Seoul, dinilai pengamat, merasa perlu menunjukkan kekompakan. Bukan hanya untuk menghadapi eskalasi pengaruh Cina di Asia Timur Laut dan rezim Korea Utara yang dinamis, tapi juga karena adanya rasa khawatir kolektif terhadap sekutu terdekat mereka, yakni Amerika Serikat (AS).
Kekhawatiran itu makin meningkat setelah Washington melancarkan serangan ke Venezuela pada awal Januari 2026. Operasi militer tersebut berlangsung singkat dan berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Sehingga, hal tersebut menandai pergeseran geopolitik besar, serta meningkatnya fokus AS pada belahan bumi Barat. Saat membahas soal serangan tersebut, Presiden AS Donald Trump mengutip Doktrin Monroe yang berusia 200 tahun tentang supremasi Washington di kawasan tersebut. Dia menyebut kebangkitannya sebagai "Doktrin Donroe" dengan merujuk pada namanya sendiri.
Komitmen Washington pada AsiaSeoul dan Tokyo khawatir bahwa Trump makin kurang peduli pada stabilitas dan keamanan di Asia Timur Laut. Kondisi itu dianggap membuka peluang bagi negara lain untuk menguji komitmen Amerika Serikat di wilayah tersebut.
"Baik Jepang maupun Korea punya alasan untuk merasa gelisah terhadap agenda 'Donroe Doctrine', karena hal itu menandakan risiko Amerika Serikat yang lebih condong ke isolasionisme dan siap membiarkan sekutunya menghadapi masalah sendiri," kata Erwin Tan, profesor politik internasional di Hankuk University of Foreign Studies, Seoul.
"Saya menilai Korea (Selatan) melihat kekhawatiran ini lebih banyak dibanding Jepang maupun sekutu AS di Eropa," ujarnya kepada DW.
"Jepang diuntungkan oleh statusnya sebagai negara kepulauan, sehingga tidak menghadapi ancaman perang darat yang serius," tambah Erwin Tan. "Kemampuan udara dan laut Jepang yang ada saat ini cukup meredakan kekhawatirannya terhadap invasi darat sampai batas tertentu."
"Eropa diuntungkan oleh persenjataan nuklir yang dimiliki Inggris dan Prancis, serta potensi kekuatan bersama dari kelompok sekutu yang lebih besar, meskipun respons terhadap invasi Rusia ke Ukraina dari sejumlah negara Eropa terbilang kurang tegas," tambahnya.
Peran Jepang dan KorselDinamika keamanan di Asia Timur sejatinya telah berkembang selama beberapa dekade dan kian memanas pada beberapa tahun terakhir, seiring meluasnya agresivitas militer Cina, merebut atol-atol (pulau kecil) di Laut Cina Selatan, hingga melakukan langkah-langkah agresif terhadap Taiwan yang diklaim Cina sebagai wilayah sendiri. Sekutu Cina, Korea Utara (Korut), juga telah menjalin aliansi baru dengan Rusia, yang memberinya keleluasaan lebih banyak dalam berhadapan dengan Seoul.
Oleh karena itu, sekutu AS, Korea Selatan dan Jepang, terpaksa mempertimbangkan bahwa hubungan mereka dengan Paman Sam kini tidak lagi sekuat dulu.
Pada Agustus 2023, Presiden Joe Biden menjadi tuan rumah KTT pertama AS, Jepang, Korea Selatan di Camp David. Pertemuan tersebut membentuk aliansi keamanan tiga pihak untuk menghadapi ancaman bersama, dengan pendalaman kerja sama militer, ekonomi, dan teknologi.
"Muncul anggapan dari pihak Seoul, demi menjaga kerja sama trilateral tersebut tetap berjalan, diperlukan hubungan yang baik dengan Tokyo dan kini kedua pihak telah sampai pada kesimpulan bahwa Korea dan Jepang yang harus mendorong aliansi itu, ketimbang dipimpin oleh AS," kata Ryo Hinata-Yamaguchi, peneliti senior di Atlantic Council.
Penerus Biden, Trump, telah menunjukkan sinyal kesiapan untuk membalikkan arah hubungan dengan sekutu lama AS. Hal itu tergambar dalam dinamika menyangkut Grinlandia.
Korsel dan Jepang sedang "mengamati hal yang terjadi di tempat lain dan berharap bahwa sepanjang sisa masa jabatan Trump, tidak ada kendala di kawasan ini," jelas Hinata-Yamaguchi.
Namun, dia menekankan bahwa harapan bukan strategi yang dapat diandalkan, sehingga kedua negara Asia tersebut juga perlu menyusun rencana yang lebih nyata.
Perluas strategi pertahanan di BaratSaat berada di Nara, Takaichi dan Lee Jae Myung menegaskan komitmen untuk mempererat kerja sama keamanan, mendorong denuklirisasi Semenanjung Korea, memperkuat kerja sama multilateral, serta memperdalam hubungan ekonomi dan ketahanan rantai pasok.
Di saat yang sama, kedua negara tetap berupaya menjaga komitmen AS terhadap aturan keamanan terdahulu. Pada Senin (12/01), Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi bertemu dengan Kepala Komando IndoPasifik AS di Hawaii untuk menekankan pentingnya kerja sama dalam menjaga stabilitas kawasan. Meski begitu, Korea Selatan dan Jepang kini juga mulai memperluas strategi pertahanan mereka.
Pekan ini, Korea Selatan menggelar pembicaraan dengan pejabat pertahanan Belanda mengenai perluasan kerja sama pengembangan senjata, pertukaran tingkat tinggi, serta kolaborasi di bidang antariksa dan keamanan siber. Sementara itu, Jepang melanjutkan pengembangan pesawat tempur canggih bersama Inggris dan Italia. Untuk pertama kalinya, pasukan lintas udara Inggris juga ikut serta dalam latihan gabungan dengan pasukan Jepang dan AS di Jepang.
Opsi nuklir kembali dibahasDosen Universitas Hankuk, Erwin Tan, mengingatkan bahwa pada 1969, Presiden AS saat itu Richard Nixon memperkenalkan Doktrin Nixon. Doktrin tersebut mengatur soal pengurangan kehadiran militer AS di Indo-Pasifik.
Kebijakan tersebut sangat mengkhawatirkan pemerintah Korea Selatan. Presiden Korsel saat itu Park Chung-hee menegaskan niat untuk mengembangkan kemampuan nuklir secara mandiri. Krisis selesai tanpa adanya kepemilikan nuklir untuk Korea Selatan, tetapi perdebatan tersebut kembali mencuat dalam beberapa tahun terakhir.
"Pada 2020, di tengah kekhawatiran kembali terpilihnya Trump, muncul perdebatan publik di Korea Selatan dan Jepang mengenai kemungkinan untuk mengembangkan persenjataan nuklir secara mandiri," sebut Erwin Tan.
"Saya tidak ragu bahwa para pembuat kebijakan di kedua negara telah melakukan diskusi senyap mengenai hal ini," ujarnya.
Namun, Erwin Tan juga memperingatkan adanya risiko eskalasi yang lebih besar serta kerusakan reputasi akibat pelanggaran perjanjian senjata nuklir.
"Dalam keadaan seperti itu, saya percaya Korea (Selatan) dan Jepang akan berupaya menunda pengembangan persenjataan nuklir mandiri mereka sejauh mungkin, sambil berharap AS akan kembali pada kebijakan luar negeri yang masuk akal mulai 2029 hingga tahun-tahun berikutnya, kecuali atau setidaknya sampai gaya unilateralisme dan neo-isolasionisme ala Trump benar-benar menunjukkan risiko nyata bahwa aliansi dengan AS telah rusak sampai pada titik yang tak dapat diperbaiki," pungkasnya.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Fika Ramadhani
Editor: Muhammad Hanafi
width="1" height="1" />
Tonton juga video "Astronaut Jepang Abadikan Fenomena Aurora Borealis dari Luar Angkasa"
(ita/ita)
