Jakarta, VIVA – Partai Gerakan Mandiri Bangsa (Gema Bangsa) secara resmi akan mendeklarasikan diri sebagai partai politik (parpol) baru yang siap meramaikan kontestasi Pemilu 2029.
Deklarasi rencananya digelar di Jakarta International Convention Center (JICC) pada Sabtu, 17 Januari 2026.
Ketua Panita sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Joko Kanigoro menjelaskan, deklarasi diselenggarakan bertepatan dengan satu tahun perjalanan Partai Gema Bangsa.
"Tanggal 17 Januari 2025, pendiri dan para inisiator me-launching Partai Gema Bangsa. Dan pada Sabtu tanggal 17 Januari 2026 di JICC, Partai Gema Bangsa secara resmi mendeklarasikan diri sebagai kekuatan politik baru melalui acara deklarasi Partai Gerakan Mandiri Bangsa," kata Joko dalam konferensi pers di JICC, Jakarta, Jumat, 16 Januari 2026.
Joko menyebut, deklarasi ini akan dihadiri oleh 514 pengurus daerah dan ada 1.124 pengurus seluruh Indonesia yang tersebar di 38 provinsi.
Gema Bangsa juga mengundang parpol baik parlemen dan nonparlemen, aktivis, mahasiswa, dan elemen masyarakat lintas organisasi.
Dia menjelaskan, kegiatan ini sekaligus upaya membangun fondasi kelembagaan partai dengan terbentuknya 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di tingkat Provinsi dan 514 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat kabupaten/kota.
Saat deklarasi, kata Joko, Partai Gema Bangsa juga akan mendeklarasikan dukungan kepada Pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto m.
Tak hanya itu, Gema Bangsa juga siap untuk mengusung Prabowo untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Alasannya, partai memiliki kesamaan visi dengan program Prabowo.
"Salah satunya adalah soal kemandirian. Pak Prabowo sering mengatakan bahwa kita harus berdiri di kaki sendiri, kita harus mandiri di negeri sendiri," tutur dia.
Namun, dukungan itu, kata Joko masih dinamis mempertimbangkan apakah pemerintahan Prabowo terus berkomitmen menjalankan visi dan misinya.
Lebih lanjut, Partai Gema Bangsa berbeda pandangan dengan Prabowo soal mekanisme pilkada dipilih melalui DPRD. Menurutnya, pilkada yang tidak langsung dipilih oleh rakyat merupakan kemunduran demokrasi dan tidak sejalan dengan semangat reformasi.
"Bahwa kalau pemilihan itu dipilih DPRD, maka kemudian itu kita anggap itu menjadi kemunduran bagi kita," sebut Joko yang juga Waketum Gema Bangsa ini.
