Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons rencana pemerintah yang akan menjadikan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai salah satu lokasi pembangunan rumah susun (rusun) subsidi pada 2026.
KPK sebelumnya memang pernah menangani perkara dugaan suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Namun demikian, lembaga antirasuah memastikan tidak ada persoalan hukum yang menghambat rencana pemanfaatan kawasan tersebut untuk program perumahan subsidi pemerintah.
- ANTARA/Rio Feisal
"Dalam perkara dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta, KPK tidak melakukan penyitaan terhadap unit rumah susun tersebut," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (16/1/2026).
Budi menjelaskan, dalam penanganan perkara tersebut, KPK hanya menyita aset dan uang yang diduga berasal dari penerimaan suap yang diberikan pihak swasta kepada Bupati Bekasi periode 2017–2022 Neneng Hassanah Yasin. Tidak ada penyitaan terhadap bangunan atau unit rumah susun yang berada di kawasan Meikarta.
Dengan kondisi tersebut, KPK menilai tidak ada hambatan hukum apabila pemerintah memanfaatkan Meikarta sebagai salah satu lokasi pembangunan rusun subsidi.
"Betul, ihwal dengan perkara suap izin di KPK, sudah clear," kata Budi.
Sebelumnya, pada 13 Januari 2026, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan bahwa Meikarta akan menjadi salah satu lokasi pembangunan rusun subsidi. Dua hari berselang, pada 15 Januari 2026, Maruarar kembali menegaskan bahwa realisasi pembangunan rusun subsidi di kawasan tersebut akan dilakukan pada tahun 2026.
Menurut Maruarar, Meikarta dipilih karena dinilai siap dari sisi lahan, serta berada di kawasan dengan kebutuhan hunian yang tinggi, khususnya bagi pekerja di sekitar kawasan industri Bekasi dan sekitarnya.
Sebagai informasi, perkara Meikarta yang sempat ditangani KPK bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 Oktober 2018 terkait dugaan suap perizinan proyek pembangunan kawasan tersebut. (Sumber ANTARA)
