Banyak Kebijakan "Pagi Kedelai Sore Tempe" Buat Investor Ragu di RI

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan investor asing dan lembaga multilateral menyoroti sejumlah tantangan fundamental yang masih menghambat iklim investasi di Indonesia, seperti ketidakpastian kebijakan serta merosotnya kelas menengah.

Chair of the British Chamber of Commerce in Indonesia (BritCham) Ian Betts mengapresiasi disiplin fiskal yang terus dijaga pemerintah beberapa tahun terakhir. Hanya saja, dia memberi catatan terkait keterbukaan pemerintah.

Dia menekankan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8% yang ditarget Presiden Prabowo Subianto akan sulit tercapai tanpa keterbukaan kebijakan (policy openness).

"Masalah terbaru adalah retensi hasil ekspor [DHE], yang telah menyebabkan banyak gangguan di sektor perbankan dan juga bagi komoditas sumber daya alam," ungkapnya dalam IBC Business Outlook 2026 di Jakarta, dikutip Jumat (16/1/2026).

Menurutnya, pemerintah perlu lebih terbuka berdiskusi dengan pelaku usaha untuk memitigasi risiko bisnis. Selain itu, dia meminta pemerintah mengurangi restriksi di sektor manufaktur, seperti kuota impor dan pembatasan produksi, agar sektor tersebut dapat tumbuh lebih ekspansif.

Senada, Head of European Investment Bank (EIB) Group for Southeast Asia and the Pacific Sunita Lukkhoo menyoroti masalah gonta-ganti kebijakan dalam waktu singkat. Menurutnya, investor membutuhkan kerangka kerja yang stabil, transparan, dan dapat diprediksi.

Sunita menggarisbawahi kebiasaan pemerintah yang terkesan "bertindak dulu, baru memutuskan" (act then decide) dalam menawarkan proyek investasi.

Dia kerap menemui kondisi di mana proyek ditawarkan ke pasar tanpa persiapan matang—tanpa studi kelayakan, desain teknis, maupun penilaian sosial dan lingkungan yang memadai. Akibatnya, ketika investor masuk, prosesnya sering kali harus dimulai lagi dari nol.

"Anda melakukan pengembangan proyek yang panjang, persiapan, dan semua ini. Ketika Anda sampai di akhir, Anda kembali lima langkah ke belakang. Jadi, Anda mulai dari awal lagi," kritik Sunita pada kesempatan yang sama.

Selain itu, dia menyoroti kecenderungan Indonesia yang kurang mendiversifikasi sumber pendanaan dan hanya bergantung pada mitra-mitra lama selama 20—30 tahun terakhir. Sunita mendorong agar otoritas berani keluar dari zona nyaman.

"Jangan taruh semua telur Anda dalam satu keranjang," sambungnya.

Sunita juga mengingatkan agar perbankan domestik tidak dipaksa membiayai infrastruktur kritis sendirian, melainkan harus ada pembagian risiko (risk sharing) dengan lembaga keuangan luar negeri untuk menjamin kelayakan pembiayaan (bankability).

Ancaman Struktural

Sementara itu, Secretary General of the International Economic Association (IEA) Lili Yan Ing memberikan gambaran struktural yang cukup menohok. Dia menyebutkan bahwa kesenjangan antara potensi dan realisasi sering kali membuat investor asing bingung.

"Investor potensial datang, melihat, dan mereka bingung. Itulah realitas Indonesia," ujarnya juga dalam IBC Business Outlook 2026.

Lili memaparkan data yang menunjukkan ancaman struktural. Pertama, rasio penanaman modal asing (PMA) terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia terus menurun.

Berdasarkan perhitungan Bisnis, rasio PMA terhadap PDB Indonesia sebesar 3,87% pada 2025. Angka tersebut menyusut 0,2 poin persentase dibandingkan dengan capaian pada 2024 yang sempat menyentuh level 4,07%.

Bahkan, penurunan ini menjadi koreksi pertama setelah indikator daya tarik investasi asing tersebut konsisten merangkak naik dalam lima tahun terakhir atau sejak 2020.

Sebagai perbandingan, Lili membeberkan rasio PMA terhadap PDB mencapai sekitar 27% di Singapura. Bahkan, Indonesia juga kalah dengan negara pesaing di kawasan seperti Vietnam (rasio PMA terhadap PDB mencapai sekitar 4,3%) dan China (mencapai 6%).

Kondisi ini diperparah dengan perkembangan ekonomi domestik, yang mana kelas menengah menyusut dari 21% total populasi pada 2019 menjadi 17% pada 2024. Di sisi lain, sambung Lili, pengangguran muda melonjak hingga 17% dan upah riil tergerus inflasi, yang mengindikasikan melemahnya permintaan pasar domestik.

"Pemerintah adalah fasilitator. Sektor swasta dan konsumen adalah aktornya. Pemerintah harus memainkan perannya memfasilitasi sektor swasta untuk tumbuh," jelasnya.