Bisnis.com, SAMARINDA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Kalimantan akan melakukan lompatan signifikan dalam pemetaan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Pada 2026, survei yang sebelumnya hanya berskala nasional kini diperluas hingga menjangkau seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
Kepala OJK Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Parjiman menyatakan langkah ini ditempuh untuk memperoleh data yang lebih komprehensif dan akurat sebagai landasan penyusunan kebijakan edukasi keuangan yang lebih tepat sasaran.
"Berbeda dengan dua tahun terakhir yang masih berskala nasional, pada tahun 2026 ini survei akan dilakukan hingga tingkat provinsi di seluruh Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (16/1/2026).
Guna menjamin validitas dan kredibilitas data, kata Parjiman, OJK menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai mitra strategis.
Dia menyebutkan proses pelatihan bagi tim survei telah tuntas dilaksanakan, dan pada Februari 2026 mereka akan turun ke lapangan mengambil sampel di setiap kabupaten dan kota. Hasil survei diproyeksikan rampung pada Maret atau April 2026.
Baca Juga
- OJK Sebut Ada 8 Pelanggaran Dana Syariah Terkait Gagal Bayar Lender
- Opsi Terakhir Kasus Dana Syariah Indonesia (DSI), OJK: Kami Gugat Perdata
- OJK Bawa Kasus Goreng Saham SWAT ke Kejaksaan
Pria yang akrab disapa Jimmy ini menyebutkan, pihaknya telah menargetkan peningkatan indeks yang mendekati target nasional, khususnya untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang sebelumnya sudah berada di atas rata-rata nasional.
Di sisi lain, upaya peningkatan literasi keuangan tidak berjalan tanpa hambatan. Seiring berkembangnya teknologi digital, modus penipuan keuangan turut berevolusi menjadi lebih canggih dan menyasar berbagai lapisan masyarakat.
Salah satu modus terkini yang marak dilaporkan melibatkan oknum yang menyamar sebagai pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Jimmy mengungkapkan para pelaku mengelabui korban dengan dalih pembaruan data melalui aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), kemudian mencuri informasi pribadi dan data perbankan rahasia untuk menguras saldo rekening.
Merespons ancaman tersebut, OJK secara masif melakukan edukasi melalui beragam kanal komunikasi, mulai dari media cetak, televisi, radio, hingga platform digital seperti Instagram dan Learning Management System Keuangan (LMSKU).
Masyarakat diimbau untuk secara proaktif mengakses kanal resmi OJK guna mengenali berbagai modus penipuan yang perlu diwaspadai.
Lebih lanjut, dia memaparkan hasil survei tahun ini akan menjadi kompas strategis dalam merumuskan kebijakan edukasi yang lebih inklusif dan tepat sasaran.
"OJK akan memberikan perhatian khusus pada sektor dengan tingkat literasi rendah, seperti petani dan nelayan yang selama ini kerap terpinggirkan dari akses informasi keuangan," paparnya.
Adapun, dia menuturkan pendekatan yang diterapkan akan lebih membumi melalui optimalisasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Salah satu program andalannya adalah business matching yang menjembatani pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan lembaga perbankan, sekaligus memberikan literasi keuangan secara langsung di lapangan.
"Meskipun kemajuan teknologi menciptakan tantangan baru, OJK tetap berkomitmen melakukan edukasi secara masif agar indeks literasi berbanding lurus dengan tingkat keamanan masyarakat dalam bertransaksi keuangan," pungkasnya.
