JAKARTA, KOMPAS.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik temuan awal mengenai anggaran makan dan minum di sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang nilainya mencapai Rp 1 miliar per hari.
Angka tersebut dinilai tidak masuk akal dan mencerminkan lemahnya pengendalian belanja daerah.
Temuan ini diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Jakarta, Rabu (14/1/2026), berdasarkan pemantauan terhadap daerah-daerah yang dianggap boros dalam mengelola anggaran.
Tito menyebutkan, ada alokasi anggaran untuk konsumsi yang bisa mencapai Rp 1 juta per orang, bahkan agenda rapat tertentu dibuat hingga 10 kali lipat.
Baca juga: Mendagri Diminta Sisir APBD Usai Temuan Anggaran Konsumsi Rp 1 Miliar per Hari
“Kami mendorong semua daerah agar belanja dari pusat tepat sasaran, jangan dilebih-lebihkan. Rapat kalau bisa pakai Zoom meeting saja, apalagi rapat cuma sekali tapi dibuat 10 kali,” ujar Tito.
Ia menegaskan, belanja pemerintah, baik yang bersumber dari anggaran daerah maupun transfer dari pusat, harus benar-benar tepat sasaran.
Dinilai tidak masuk akalMerespons temuan Mendagri, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menilai anggaran konsumsi sebesar Rp 1 miliar per hari tidak masuk akal.
“Kalau saya sih melihatnya, kalau Rp 1 miliar per hari itu menurut hemat saya tidak masuk akal,” kata Bahtra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).
Ia menilai, anggaran sebesar itu hanya masuk akal jika pemda mengadakan pesta setiap hari, yang tentu tidak mungkin.
Menurut Bahtra, besarnya anggaran tersebut sangat kontras dengan upaya efisiensi yang dijalankan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
"Dan itu kan tidak mungkin ada pesta setiap hari, dan biasanya ya memang uang makan minum itu kan setiap Pemda kan bervariasi, tapi misalnya kalau sampai Rp 1 miliar per hari, beberapa banyak tamu yang diterima setiap harinya itu kalau misalnya menghabiskan sampai miliaran rupiah," jelasnya.
Baca juga: Waka Komisi II Kritik Pemda Habiskan Rp 1 M untuk Makan-Minum: Tidak Masuk Akal
Mendagri bakal dipanggilBahtra menegaskan, Komisi II DPR akan memanggil Mendagri untuk meminta klarifikasi mengenai pemda yang mengeluarkan anggaran konsumsi sebesar miliaran rupiah per hari.
“Kami akan memanggil Kemendagri untuk menyampaikan Pemda mana saja yang sampai mengeluarkan biaya miliaran sehari,” tutur Bahtra.
Politikus Partai Gerindra itu menekankan, anggaran makan dan minum seharusnya digunakan secara wajar dan tidak berlebihan.
Ia juga menyarankan pemerintah daerah untuk menyimpan sebagian anggaran untuk hal-hal tak terduga, seperti bencana atau keadaan darurat.
“Kami tidak melarang, tapi sewajarnya. Negara kita banyak bencana, mestinya anggaran-anggaran itu di-saving. Jangan dihabiskan semua untuk makan dan minum,” ujar Bahtra.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
