Unjuk rasa antipemerintah yang melanda Iran, selama seminggu terakhir, mulai mereda setelah penindakan keras oleh pemerintah di tengah pemadaman akses internet. Jumlah korban tewas akibat penindakan keras oleh otoritas Teheran dilaporkan kembali bertambah menjadi lebih dari 3.000 orang.
Aksi protes yang dipicu oleh keluhan kondisi ekonomi yang semakin sulit ini dimulai dengan unjuk rasa di area bazaar Teheran pada 28 Desember tahun lalu, sebelum berkembang menjadi gerakan massa yang lebih luas menuntut penghapusan sistem ulama yang telah memerintah Iran sejak revolusi tahun 1979 silam.
Orang-orang mulai turun ke jalanan di kota-kota besar Iran pada 8 Januari lalu, tetapi otoritas setempat segera memberlakukan pemadaman akses internet yang telah berlangsung selama lebih dari seminggu dan menurut para aktivis, bertujuan menutupi skala penindasan yang terjadi.
Institut Studi Perang yang berbasis di Amerika Serikat (AS), yang memantau unjuk rasa di Iran, seperti dilansir AFP, Sabtu (17/1/2026), menilai penindasan "brutal" tersebut "kemungkinan telah menekan gerakan protes untuk saat ini".
"Pengerahan pasukan keamanan yang meluas oleh rezim dilakukan tidak berkelanjutan, yang memungkinkan aksi protes dapat berlanjut," sebut Institut Studi Perang dalam pernyataannya.
Sementara itu, laporan kelompok HAM yang berbasis di Norwegia, Iran Human Rights (IHR), menyebut sedikitnya 3.428 demonstran telah dipastikan tewas akibat penindakan keras pasukan keamanan Iran. Namun IHR memperingatkan bahwa jumlah korban tewas sebenarnya bisa beberapa kali lipat lebih tinggi.
Perkiraan lainnya, sebut IHR, menyebut jumlah korban tewas mencapai lebih dari 5.000 orang -- dan mungkin setinggi 20.000 orang -- dengan adanya pemadaman akses internet yang sangat menghambat verifikasi independen.
(nvc/idh)
