PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Hasto: Ini Suara Rakyat

Bisnis.com, SURABAYA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya menolak secara tegas wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Hasto menuturkan bahwa penolakan terhadap rencana tersebut telah resmi dinyatakan sebagai sikap partai dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP Tahun 2026 di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).

"Melalui Rakernas yang pertama, merekomendasikan bahwa pilkada secara langsung. Itulah sikap politik dari PDI Perjuangan. Ini karena komitmen terhadap amanat Reformasi, kemudian juga aspek-aspek kedaulatan rakyat di dalam menentukan pemimpinnya secara langsung," ungkap Hasto saat ditemui awak media di Kebun Raya Mangrove Surabaya, Sabtu (17/1/2026).

Dia juga menekankan bahwa pelaksanaan pilkada secara langsung akan memperkuat basis terhadap legitimasi terhadap masing-masing kepala daerah.

Menurut Hasto, dengan dipilih secara langsung oleh rakyat, maka masa jabatan kepala daerah bersifat tetap selama 5 tahun, dengan maksimal dua periode masa jabatan.

"Dan tidak mudah [kepala daerah] untuk dijatuhkan melalui parlemen. Dengan basis legitimasi yang kuat, kepala daerah punya tanggung jawab terhadap rakyat untuk menjalankan janji-janji kampanye," ungkapnya.

Mengenai anggapan pelaksanaan pilkada langsung menghasilkan biaya mahal, Hasto juga membeberkan bahwa PDIP juga telah merancang sebuah solusi agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

"Di sini, integritas dari penyelenggara pemilu, netralitas itu sangat penting. Penegakan hukum untuk mencegah praktik-praktik money politics, pembatasan biaya kampanye, tidak ada mahar politik untuk mendapatkan rekomendasi," bebernya.

Lebih lanjut, Hasto juga menyebut PDIP menawarkan solusi mengenai pelaksanaan pemilihan umum dengan biaya seminimal mungkin, menggunakan sistem e-voting. Menurutnya, gagasan tersebut telah dilontarkan sedekade lalu oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri.

"Bahkan kami telah melakukan suatu simulasi, karena Ibu Megawati sejak 10 tahun yang lalu itu mencoba, bagaimana India saja bisa e-voting, maka kita juga harus bisa dengan mendayagunakan seluruh kemampuan nasional kita. Misalnya, melibatkan perguruan tinggi untuk merancang sistem e-voting tersebut agar biaya bisa semurah-murahnya," paparnya.

Oleh sebab itu, Hasto mengatakan bahwa partainya akan secara terus-menerus berkomitmen untuk memperjuangkan penolakan wacana pilkada tidak langsung. Ia bahkan menyebut, aspirasi tersebut juga merupakan suara rakyat yang seharusnya dapat diakomodasi oleh DPR RI.

Selanjutnya, PDIP juga akan menjalankan upaya dialog dan menjalin komunikasi secara intens dengan segenap pimpinan fraksi di Senayan serta masing-masing pimpinan partai.

"Dan kami akan berdialog, lakukan langkah-langkah, memberikan penjelasan kepada pimpinan partai, pimpinan fraksi. Saya yakin semua juga punya komitmen yang sama terhadap rakyat," pungkasnya.