Surabaya (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa partai tersebut berkomitmen mendukung reformasi hukum agar penegakan hukum berjalan adil dan berintegritas.
“Penegakan hukum yang berkeadilan harus berlandaskan pada kemanusiaan, tertib hukum, jaminan due process of law, serta etika dan moral aparat penegak hukum,” ujar Hasto, di Surabaya, Sabtu.
Ia mengklaim bahwa penegakan hukum kerap bergeser menjadi instrumen kekuasaan yang bersifat memaksa, bukan sebagai sarana untuk menghadirkan keadilan.
Kondisi itu, menurutnya, berpotensi terjadi ketika proses hukum tidak sepenuhnya didukung oleh fakta dan prinsip hukum yang benar.
Hasto juga menyoroti tantangan penegakan hukum di era modern, di mana realitas hukum dapat dimanipulasi, termasuk melalui pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Terkait reformasi hukum, Hasto menyatakan PDIP mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reformasi Polri yang kemudian diperluas ke reformasi sistem hukum nasional.
Ia mencontohkan salah satu terobosan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, yakni pemeriksaan saksi yang disertai pendampingan pengacara.
Menurutnya, langkah tersebut penting karena tidak semua warga negara memiliki pemahaman hukum yang memadai.
“Pendampingan hukum bagi saksi merupakan upaya memastikan penegakan hukum yang berkeadilan. Meski terdapat kritik dari masyarakat sipil, itu adalah hak konstitusional yang harus dihormati,” ujar Hasto.
Ia menegaskan, reformasi hukum harus menjamin aparatur negara tidak menyalahgunakan kewenangan serta memastikan perlindungan hak-hak warga negara dalam setiap proses hukum.
“Penegakan hukum yang berkeadilan harus berlandaskan pada kemanusiaan, tertib hukum, jaminan due process of law, serta etika dan moral aparat penegak hukum,” ujar Hasto, di Surabaya, Sabtu.
Ia mengklaim bahwa penegakan hukum kerap bergeser menjadi instrumen kekuasaan yang bersifat memaksa, bukan sebagai sarana untuk menghadirkan keadilan.
Kondisi itu, menurutnya, berpotensi terjadi ketika proses hukum tidak sepenuhnya didukung oleh fakta dan prinsip hukum yang benar.
Hasto juga menyoroti tantangan penegakan hukum di era modern, di mana realitas hukum dapat dimanipulasi, termasuk melalui pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Terkait reformasi hukum, Hasto menyatakan PDIP mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reformasi Polri yang kemudian diperluas ke reformasi sistem hukum nasional.
Ia mencontohkan salah satu terobosan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, yakni pemeriksaan saksi yang disertai pendampingan pengacara.
Menurutnya, langkah tersebut penting karena tidak semua warga negara memiliki pemahaman hukum yang memadai.
“Pendampingan hukum bagi saksi merupakan upaya memastikan penegakan hukum yang berkeadilan. Meski terdapat kritik dari masyarakat sipil, itu adalah hak konstitusional yang harus dihormati,” ujar Hasto.
Ia menegaskan, reformasi hukum harus menjamin aparatur negara tidak menyalahgunakan kewenangan serta memastikan perlindungan hak-hak warga negara dalam setiap proses hukum.
