Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru khusus tekstil dengan dukungan pendanaan US$6 miliar atau setara sekitar Rp101 triliun dari Danantara mendapat respons dari pelaku usaha swasta.
Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) menilai dana jumbo tersebut sejatinya bisa menjadi tuas pengungkit (leverage) investasi yang jauh lebih besar apabila skemanya diubah.
Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian khusus pada sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Dia mengakui bahwa wacana pembentukan BUMN ini merupakan hasil kajian pemerintah yang turut melibatkan asosiasi dalam prosesnya.
Kendati demikian, Redma mengingatkan bahwa pembentukan perusahaan pelat merah hanyalah satu dari sekian banyak opsi. Dia justru menawarkan opsi lain terkait penggunaan dana Rp101 triliun yang disiapkan oleh Danantara tersebut.
Menurutnya, alih-alih digunakan sebagai modal pembentukan entitas baru, dana tersebut akan lebih memberi dampak besar apabila dikonversi menjadi paket insentif untuk memancing modal swasta.
"Langkah lain yang bisa dilakukan adalah dengan menjadikan US$6 miliar ini sebagai insentif bagi swasta untuk mendorong investasi hingga US$60 miliar," ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (17/1/2026).
Baca Juga
- Ekonom Wanti-wanti Risiko BUMN Tekstil 'Bunuh' Swasta dan Bebani Fiskal
- DPR Dorong Kebangkitan BUMN Tekstil, Dinilai Strategis Redam Impor
- Bos Danantara Buka Suara soal Rencana Prabowo Bikin BUMN Tekstil
Dengan skema tersebut, Redma meyakini efek berganda terhadap perekonomian dan serapan tenaga kerja akan jauh lebih masif dibandingkan hanya mengandalkan satu entitas BUMN.
Lebih lanjut, Redma mewanti-wanti bahwa pembentukan BUMN ataupun kucuran dana segar tidak akan efektif tanpa pembenahan fundamental pada ekosistem industri TPT nasional.
Dia menekankan bahwa pekerjaan rumah pemerintah yang paling mendesak saat ini adalah perbaikan iklim usaha, mulai dari kebijakan perdagangan yang protektif terhadap serbuan impor ilegal, hingga simplifikasi birokrasi.
"Ada iklim usaha yang juga harus diperbaiki, mulai dari kebijakan perdagangannya, insentif untuk meningkatkan daya saing industri secara keseluruhan, serta simplifikasi dan transparansi birokrasi khususnya terkait perizinan," tegasnya.
Rencana Pembentukan BUMN Tekstil Baru
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana pembentukan BUMN tekstil baru diungkapkan oleh Prabowo dalam rapat terbatas di Hambalang pada Minggu (11/1/2026). Pembentukan entitas pelat merah baru ini bertujuan untuk memperkuat struktur industri tekstil nasional yang tengah menghadapi tekanan tarif global dan persaingan ketat.
"Bapak Presiden mengingatkan kita pernah mempunyai BUMN tekstil dan ini akan dihidupkan kembali, sehingga pendanaan US$6 miliar nanti akan disiapkan oleh Danantara," ujar Airlangga usai hadiri IBC Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Mantan menteri perindustrian itu menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan menghidupkan kembali entitas BUMN tekstil lama yang sudah mati, melainkan membentuk perusahaan baru. Dana sebesar US$6 miliar tersebut nantinya akan dikelola oleh Danantara dalam bentuk fund untuk memberikan insentif dan pembiayaan bagi sektor tersebut.
Inisiatif ini lahir dari evaluasi kelemahan struktural pada rantai pasok (value chain) di lini tengah (mid-stream) industri tekstil Tanah Air. Airlangga menyebutkan bahwa kelemahan industri tekstil nasional saat ini berada pada kemampuan produksi benang, kain, pencelupan (dyeing), pencetakan (printing), hingga penyelesaian akhir (finishing).
"Nah, ini yang harus kita dorong untuk dibangkitkan kembali. Kita ketahui memang kelemahan kita berada pada value chain yang di tengah," jelasnya.
Melalui intervensi negara lewat BUMN baru ini, pemerintah menargetkan lonjakan ekspor produk tekstil yang signifikan. Airlangga mematok target nilai ekspor tekstil dapat meroket dari posisi saat ini sekitar US$4 miliar menjadi US$40 miliar dalam kurun waktu 10 tahun mendatang.
