Bisa-bisanya Ada Pemkab Mau Akali KPK

detik.com
2 minggu lalu
Cover Berita
Jakarta -

KPK meluncurkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025. Usut punya usut, ada pemerintah kabupaten (pemkab) yang mencoba mengakali perolehan skor SPI namun ketahuan oleh KPK.

Dirangkum detikcom, Rabu (10/12/2025), hal itu diungkap Ketua KPK Setyo Budyanto dalam peluncuran hasil SPI yang bersamaan dengan puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar di Yogyakarta. Setyo menyebut ada pemkab yang pernah melakukan manipulasi terkait skor SPI.

"Ini ada satu pengalaman di beberapa tahun sebelumnya, salah satu kabupaten itu mengondisikan hasil survei. Jadi sudah ada interupsional," kata Setyo, Selasa (9/12).

Setyo mengatakan ada perintah dari atasan di pemkab tersebut agar jajarannya satu suara dalam mengisi survei penilaian integritas supaya hasilnya bagus. Namun hal itu ketahuan oleh KPK.

Baca juga: KPK Panggil 3 Kepala Divisi LPEI Terkait Kasus Korupsi Fasilitas Kredit

"Di-brief, nanti kalau pertanyaannya A jawabannya A plus. Kalau pertanyaan B jawabannya B minus, dan seterusnya. Akhirnya skornya bagus. Tapi kami memiliki alat ada tool yang bisa mengukur ini kira-kira benar apa nggak," ujarnya.

Setyo tak mau menyebutkan nama daerah yang dimaksudnya. Dia meminta daerah lain tak melakukan hal itu.

"Saya tidak akan sebutkan daerahnya. Mohon maaf ya itu hanya untuk konsumsi kami saja. Tapi setidaknya saya sampaikan dalam forum terbuka dengan harapan bahwa yang lain tidak meniru dan melakukan hal seperti itu," sebutnya.

Setyo menyatakan KPK bisa mendeteksi kecurangan dengan mudah. Menurut dia, pihaknya melibatkan ahli hingga memeriksa dokumen dalam SPI.

Baca juga: Golkar Sentil Legislator soal Banjir Sumatera: Jangan Cuma Hadir Saat Kampanye

"Jadi kami cari datanya apa semua. Kemudian, ahli termasuk juga aparat penegak hukum. Termasuk juga para auditor, pemeriksa. Nah dari situ bukan hanya sekadar hasil, tapi dokumen juga kami pelajari," kata dia.

"Nah dari situlah kemudian ketahuan, mana-mana yang nggak sesuai. Antara kenyataan, dokumen yang diperiksa, dengan kondisi real yang ada di lapangan," tambahnya.




(ygs/ygs)


Artikel Asli

Berikan komentar Anda
Lanjut baca:

thumb
Wagub Rano Karno: Larangan Kembang Api saat Tahun Baru 2026 untuk Instansi, bukan Masyarakat
• 4 jam laluliputan6.com
thumb
Harga Pangan Hari Ini (28/12) Jelang Tahun Baru, Bawang, Telur, hingga Minyak Turun
• 9 jam lalubisnis.com
thumb
Rapat Maraton, Pemerintah Kebut Bangun 15 Ribu Rumah untuk Korban Bencana Sumatera
• 4 jam laluokezone.com
thumb
Kendaraan Keluar Jabotabek Tembus 1,56 Juta Selama Periode Libur Natal 2025
• 19 jam laluidxchannel.com
thumb
KPK Setop Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Izin Tambang di Konawe Utara karena Tidak Cukup Bukti
• 2 jam lalusuarasurabaya.net
Berhasil disimpan.