Jakarta (ANTARA) - Berbagai kabar di ranah politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA dalam sepekan terakhir, mulai dari muktamar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) disepakati untuk disegerakan hingga pengibaran kembali bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh.
Berikut kilas balik berita politik sepekan untuk kembali Anda simak.
1. Katib Aam PBNU: Konsultasi Syuriyah-Mustasyar sepakati muktamar
Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof. Mohammad Nuh menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Syuriyah dengan Mustasyar PBNU di Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, menyepakati muktamar dalam waktu dekat.
Nuh mengungkapkan PBNU menyambut baik hasil kesepakatan forum konsultasi tersebut sebagai bagian dari ikhtiar menjaga ketertiban organisasi dan demi keutuhan jamiah.
“Forum ini berjalan dengan khidmat dan penuh kebijaksanaan. Ada kesepahaman bersama untuk melangkah ke depan secara konstitusional,” katanya dalam keterangan yang diterima, Kamis (15/12).
Baca selengkapnya di sini.
2. Rapimnas Golkar hasilkan rekomendasi agar Pilkada dipilih DPRD
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar menghasilkan salah satu rekomendasi agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (21/12), mengatakan rekomendasi itu disampaikan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya.
"Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," kata Bahlil.
Baca selengkapnya di sini.
3. Hari Natal, Prabowo hadiri gelar griya di rumah dinas Kapolri
Presiden Prabowo Subianto menyambangi rumah dinas Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta untuk menghadiri gelar griya (open house) Natal 2025, Kamis (25/12).
Di kediaman Kapolri itu, Presiden Prabowo didampingi oleh putranya, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
Baca selengkapnya di sini.
4. TNI bantah kabar soal kirim kotak logistik kosong dengan helibox
TNI membantah informasi di video yang beredar di sosial media bahwa kotak logistik bantuan untuk korban bencana yang diterjunkan dari pesawat menggunakan metode helibox itu kosong.
Komandan Batalyon Perbekalan Angkutan 5 ARY, Letkol CBA Supriyanto, dalam siaran pers diterima di Jakarta, Selasa (23/12), mengatakan bahwa penerjunan logistik dengan metode helibox yang selama ini berjalan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
"Setiap helibox yang diterjunkan telah melalui inspeksi setelah diisi, diperiksa oleh anggota, dan disaksikan perwira. Sehingga tidak mungkin helibox kosong ikut diterjunkan," kata dia.
Baca selengkapnya di sini.
5. Pengamat: hati-hati dengan normalisasi pengibaran bendera GAM
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rif’an mengemukakan pemerintah perlu berhati-hati soal adanya normalisasi praktik pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di ruang publik karena memiliki makna ideologis dan politis yang sangat kuat.
Ali menegaskan bendera GAM secara historis melekat pada gerakan separatis bersenjata yang pernah mengancam kedaulatan negara dan simbol itu bukan simbol budaya atau ekspresi netral, tetapi simbol politik separatis
"Karena itu, kemunculannya di ruang publik tidak boleh dinormalisasi," kata Ali dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (26/12).
Baca selengkapnya di sini.
Berikut kilas balik berita politik sepekan untuk kembali Anda simak.
1. Katib Aam PBNU: Konsultasi Syuriyah-Mustasyar sepakati muktamar
Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof. Mohammad Nuh menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Syuriyah dengan Mustasyar PBNU di Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, menyepakati muktamar dalam waktu dekat.
Nuh mengungkapkan PBNU menyambut baik hasil kesepakatan forum konsultasi tersebut sebagai bagian dari ikhtiar menjaga ketertiban organisasi dan demi keutuhan jamiah.
“Forum ini berjalan dengan khidmat dan penuh kebijaksanaan. Ada kesepahaman bersama untuk melangkah ke depan secara konstitusional,” katanya dalam keterangan yang diterima, Kamis (15/12).
Baca selengkapnya di sini.
2. Rapimnas Golkar hasilkan rekomendasi agar Pilkada dipilih DPRD
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar menghasilkan salah satu rekomendasi agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (21/12), mengatakan rekomendasi itu disampaikan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya.
"Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," kata Bahlil.
Baca selengkapnya di sini.
3. Hari Natal, Prabowo hadiri gelar griya di rumah dinas Kapolri
Presiden Prabowo Subianto menyambangi rumah dinas Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta untuk menghadiri gelar griya (open house) Natal 2025, Kamis (25/12).
Di kediaman Kapolri itu, Presiden Prabowo didampingi oleh putranya, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
Baca selengkapnya di sini.
4. TNI bantah kabar soal kirim kotak logistik kosong dengan helibox
TNI membantah informasi di video yang beredar di sosial media bahwa kotak logistik bantuan untuk korban bencana yang diterjunkan dari pesawat menggunakan metode helibox itu kosong.
Komandan Batalyon Perbekalan Angkutan 5 ARY, Letkol CBA Supriyanto, dalam siaran pers diterima di Jakarta, Selasa (23/12), mengatakan bahwa penerjunan logistik dengan metode helibox yang selama ini berjalan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
"Setiap helibox yang diterjunkan telah melalui inspeksi setelah diisi, diperiksa oleh anggota, dan disaksikan perwira. Sehingga tidak mungkin helibox kosong ikut diterjunkan," kata dia.
Baca selengkapnya di sini.
5. Pengamat: hati-hati dengan normalisasi pengibaran bendera GAM
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rif’an mengemukakan pemerintah perlu berhati-hati soal adanya normalisasi praktik pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di ruang publik karena memiliki makna ideologis dan politis yang sangat kuat.
Ali menegaskan bendera GAM secara historis melekat pada gerakan separatis bersenjata yang pernah mengancam kedaulatan negara dan simbol itu bukan simbol budaya atau ekspresi netral, tetapi simbol politik separatis
"Karena itu, kemunculannya di ruang publik tidak boleh dinormalisasi," kata Ali dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (26/12).
Baca selengkapnya di sini.
