PROVINSI Banten kembali mencatat posisi yang mencolok dalam dua statistik nasional terbaru. Kementerian Ketenagakerjaan menempatkannya di peringkat ke-15 biaya hidup layak (BHL) di Indonesia dengan angka Rp 4.295.985 per bulan.
Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2025 sebesar 6,69 persen, naik 0,01 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya dan jauh di atas rata-rata nasional yang sebesar 4,85 persen.
Dua angka ini menegaskan realitas paradoksal: Banten adalah provinsi dengan kehidupan yang semakin mahal, tetapi pekerjaan semakin sulit dicari.
Pertumbuhan ekonomi yang ditopang industri dan urbanisasi ternyata tidak otomatis menciptakan kesejahteraan sosial.
Fenomena ini tidak semata masalah ekonomi, melainkan cermin politik ekonomi daerah, yaitu tentang bagaimana kekuasaan mengelola pembangunan, mengatur pasar tenaga kerja, dan menentukan arah kebijakan sosial.
Max Weber dalam teorinya tentang rational-legal authority menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan modern bertumpu pada kemampuan pemerintah mengelola kebijakan publik secara rasional dan efisien untuk kepentingan rakyat.
var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=Banten, pengangguran&post-url=aHR0cHM6Ly9yZWdpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNS8xMi8yOS8wOTAwMDAyMS9jZXJtaW4tcG9saXRpay1la29ub21pLWJhbnRlbi0taGlkdXAtbWFoYWwta2VyamEtc3VsaXQ=&q=Cermin Politik Ekonomi Banten: Hidup Mahal, Kerja Sulit§ion=Regional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = `Baca juga: Selamatkan Bandara Soekarno-Hatta di Kota Kotor
Namun, di Banten, rasionalitas birokrasi justru memunculkan ironi: pertumbuhan ekonomi di atas kertas, tetapi ketimpangan sosial di lapangan.
Kawasan industri di Tangerang dan Cilegon berkembang pesat, tetapi banyak warga lokal yang justru terpinggirkan.
Pekerjaan formal tumbuh, tapi terserap oleh tenaga kerja luar daerah yang memiliki keahlian lebih tinggi.
Sementara itu, masyarakat setempat terjebak di sektor informal yang rentan, dengan penghasilan jauh di bawah kebutuhan hidup layak.
Birokrasi yang sibuk mengurus investasi sering kali lupa bahwa investasi sosial seperti pendidikan, pelatihan, dan perlindungan tenaga kerja adalah fondasi dari keadilan ekonomi. Pemerintah tampak rasional secara administratif, tetapi absen secara moral.
Ketimpangan melebarTingginya biaya hidup layak menggambarkan tekanan ekonomi yang dialami rumah tangga pekerja. Upah minimum di sebagian besar kabupaten/kota di Banten masih berada di bawah angka BHL, menciptakan jurang antara kebutuhan dan penghasilan.
Situasi ini memperkuat apa yang disebut oleh John Rawls sebagai ketidakadilan struktural, di mana sistem ekonomi tidak lagi berpihak pada kelompok paling rentan.
Dalam teori keadilan Rawls, kebijakan publik harus memastikan keuntungan sosial terbesar bagi kelompok yang paling lemah.
Namun di Banten, urbanisasi dan industrialisasi lebih banyak menguntungkan investor dan kelas menengah, sementara masyarakat bawah menghadapi beban biaya hidup yang terus meningkat.
Baca juga: Paradoks Ekonomi 2026: Stabilitas ala Purbaya dan Kegelisahan Rumah Tangga
