Elemen buruh menggelar aksi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat (Jakpus). Namun, jumlah buruh yang turun dalam aksi hari ini tidak banyak.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyampaikan, jumlah massa yang sedikit memang disengaja. Dia menyebut buruh masih ingin melihat niat baik pemerintah untuk mengajak bernegosiasi.
"Hari ini memang kami sedikit, sengaja, untuk menunggu respons pemerintah agar terjadi negosiasi terhadap yang dituntut oleh kaum buruh," kata Said Iqbal kepada wartawan di lokasi, Senin (29/12/2025).
Selain itu, Said juga mengungkapkan kekecewaan kaum buruh pada aksi hari ini. Dia mengatakan, para buruh kecewa lantaran tidak bisa menyampaikan langsung aspirasi di depan Istana Merdeka.
"Istana tidak boleh menjadi tempat yang sakral, yang tidak boleh didatangi oleh rakyatnya, termasuk oleh buruh. Istana adalah tempat, dan tentunya juga DPR RI, adalah tempat di mana rakyat, termasuk buruh, petani, nelayan, guru, dan sebagainya, mahasiswa, bisa menyampaikan aspirasinya," ujar Said Iqbal.
Dia mengaku telah beberapa kali berjumpa dengan Presiden. Menurut Said Iqbal, Presiden sangat terbuka dengan rakyat yang ingin menyampaikan aspirasi.
"Apakah Pak Presiden tidak ingin mendengar aspirasi rakyatnya? Beberapa kali kami bertemu Pak Presiden menghadap di Istana, beliau menyatakan boleh aksi asal tertib, asal sesuai aturan," sebutnya.
Seperti diketahui, massa buruh rencananya menggelar demo di Istana Merdeka. Aksi turun ke jalan massa buruh ini menolak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 menjadi Rp 5,7 juta.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menyatakan aksi akan digelar selama dua hari berturut-turut. Sejumlah tuntutan terkait UMP dan upah sektoral menjadi agenda utama dalam demonstrasi tersebut.
Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan demo buruh akan berlangsung pada hari ini dan besok 30 Desember 2025. Aksi awalnya dipusatkan di sekitar Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
"Puluhan ribu buruh akan melakukan aksi demonstrasi selama dua hari berturut-turut, pada 29 dan 30 Desember 2025, di Istana Negara, Jakarta," kata Said Iqbal kepada wartawan, Minggu (28/12).
Tuntutan Buruh Soal UMPKSPI menolak penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp 5.729.876 per bulan. Said Iqbal menilai angka tersebut lebih rendah dibandingkan upah minimum di wilayah penyangga Jakarta seperti Bekasi dan Karawang, Jawa Barat.
"Tidak masuk akal jika biaya hidup di Jakarta lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang," kata Said.
Dia menyoroti biaya sewa rumah di kawasan Jakarta yang menurutnya jauh lebih tinggi dibandingkan daerah sekitar. Said juga menyebut nilai UMP Jakarta masih berada di bawah hasil Survei Kebutuhan Hidup Layak yang dilakukan Badan Pusat Statistik.
Menurutnya, KHL pekerja yang bekerja dan tinggal di Jakarta tercatat sebesar Rp5,89 juta per bulan. KSPI menuntut agar UMP 2026 direvisi setara dengan nilai tersebut serta meminta kenaikan Upah Minimum Sektoral Provinsi di atas KHL.
(kuf/knv)
