Pendidikan vokasi sering dinilai sebagai “jalan cepat” menuju dunia kerja, sekalipun fakta di lapangan tak selalu sama dengan harapan. Meskipun terus mengalami penurunan secara konsisten, data Sakernas Februari 2025 masih menunjukkan tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK yang masih berada di angka 8%, lebih tinggi dibanding jenjang pendidikan lain.
Tentu saja angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan juga pengingat keras bahwa ada yang belum selaras antara apa yang diajarkan di bangku vokasi dan apa yang dibutuhkan dunia kerja. Di titik inilah buku Vokasi Tumbuh, Indonesia Tangguh menemukan relevansinya.
Buku Vokasi Tumbuh, Indonesia Tangguh hadir bukan sekadar laporan teknokratis, melainkan juga sebuah peta jalan yang mencoba menjawab sebuah pertanyaan besar: Mengapa pendidikan vokasi yang dirancang untuk menyiapkan tenaga terampil justru menyumbang pengangguran terdidik?
Dengan bahasa kebijakan yang cukup sistematis, buku ini mengurai masalah, menawarkan diagnosis, dan menyodorkan rekomendasi yang aplikatif untuk menyongsong Visi Indonesia Emas 2045.
Sejak bagian pendahuluan, pembaca diajak memahami konteks besar pendidikan vokasi dalam pembangunan SDM dan pertumbuhan ekonomi. Pendidikan Vokasi ditempatkan sebagai pilar strategis transformasi ekonomi berbasis pengetahuan, inovasi, dan produktivitas.
Sayangnya, harapan tersebut kerap tersandung paradigma lama yang masih supply-driven di mana sekolah dan lembaga pelatihan sibuk “memproduksi” lulusan, sementara dinamika kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA) bergerak lebih cepat.
Di bagian analisis diagnostik yang menjadi episentrum buku ini, berbagai tantangan vokasi diurai secara lugas. Konsep taut-suai (link and match) yang selama ini digaungkan ternyata sering terjebak pada banyaknya kemitraan, bukan kualitasnya. Banyak kerja sama dengan industri—yang bersifat seremonial—belum menyentuh inti pembelajaran, kurikulum, dan penguatan kompetensi peserta didik.
Ulasan penting lainnya adalah terkait kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PTK). Buku ini dengan jujur mengakui bahwa revitalisasi vokasi tidak akan berjalan tanpa guru dan instruktur yang relevan dengan kebutuhan industri. Kekurangan guru produktif, ketidaksesuaian kompetensi pengajar dengan perkembangan teknologi, hingga minimnya skema pengembangan kapasitas PTK menjadi hambatan nyata.
Di sisi lain, berbagai upaya peningkatan kompetensi PTK yang sudah dilakukan juga dicatat, memberi gambaran bahwa perubahan memang sedang diupayakan, meski belum merata.
Selanjutnya, sisi pembelajaran di SMK juga mendapat perhatian khusus. Pembelajaran berbasis pabrik (teaching factory) dan berbasis proyek (project based learning) dipandang sebagai kunci untuk menjembatani dunia pendidikan dengan dunia kerja.
Pembelajaran tidak lagi berhenti pada simulasi, tetapi harus berbasis proyek nyata yang menumbuhkan etos kerja, kewirausahaan, dan produktivitas. Sementara itu, dorongan agar SMK negeri lebih fleksibel—melalui pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)—menunjukkan progresivitas buku ini keluar dari pakem lama tata kelola pendidikan.
Buku ini juga tidak menutup mata terhadap perubahan global, termasuk disrupsi industri 4.0, kecerdasan buatan, dan ekonomi hijau yang diposisikan sebagai tantangan sekaligus peluang. Dunia kerja tidak lagi hanya membutuhkan narrow skills, tetapi juga broad competencies yang mencakup kemampuan berpikir kritis, adaptasi teknologi, kolaborasi, dan pembelajaran sepanjang hayat.
Di sinilah urgensi pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan (reskilling-upskilling) menjadi keniscayaan.
Analisis spektrum keahlian SMK memperlihatkan masalah klasik, yaitu dominasi kompetensi tradisional yang tidak selalu sejalan dengan potensi ekonomi daerah. Ketidakselarasan ini menimbulkan kesenjangan struktural antarwilayah. Buku ini dengan cermat memetakan kontribusi PDRB daerah, variasi keselarasan antarprovinsi, hingga jurang antara realitas ekonomi dan kompetensi lulusan vokasi.
Buku ini juga menyodorkan rekomendasi kebijakan sebagai jalan keluar yang relatif komprehensif. Pendekatan pemetaan pemangku kepentingan menegaskan bahwa revitalisasi pendidikan vokasi tidak bisa dikerjakan satu aktor saja. Pemerintah pusat dan daerah, DUDIKA, asosiasi industri, hingga UMKM harus duduk dalam satu ekosistem kolaboratif.
Penguatan peran Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV) dan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) menjadi fondasi penting untuk menyelaraskan kebijakan lintas sektor.
Rekomendasi strategis yang diajukan mencakup tata kelola spektrum keahlian yang dinamis dan berbasis data, pengembangan kompetensi PTK yang beragam, revitalisasi kurikulum dengan integrasi transversal skills, hingga dorongan kewirausahaan melalui pembelajaran berbasis pabrik dan proyek yang ditenun sebagai satu kesatuan.
Sementara itu, gagasan moratorium terpandu—untuk program keahlian yang tidak relevan—menunjukkan keberanian mengambil keputusan sulit demi kualitas jangka panjang.
Tentu, tidak ada gading yang tak retak. Buku ini terlalu padat dan cenderung sangat kebijakan-sentris, sehingga pembaca awam mungkin membutuhkan energi ekstra untuk mencernanya.
Namun, kekurangan tersebut tidak mengurangi esensi utamanya untuk menghadirkan potret jujur tentang peluang dan tantangan pendidikan vokasi Indonesia, sekaligus menawarkan solusi yang siap diterapkan.
Pada akhirnya, buku Vokasi Tumbuh, Indonesia Tangguh sangat layak dibaca oleh pegiat pendidikan vokasi, akademisi, dan para pengambil kebijakan.
Buku ini mengingatkan kita bahwa Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai hanya dengan slogan, tetapi membutuhkan keberanian untuk membenahi sistem, menyelaraskan suplai dan kebutuhan, serta menempatkan pendidikan vokasi sebagai motor penggerak SDM unggul yang terserap, tersertifikasi, dan berdaya saing global.
