Ada Demo Buruh, Lalu Lintas Jalan Merdeka Selatan Sempat Tersendat

JAKARTA, KOMPAS.com - Demo penolakan nilai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang digelar oleh buruh sempat membuat lalu lintas di Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, tersendat pada Senin (29/12/2025) siang.

Pantauan Kompas.com di lokasi pada pukul 13.30 WIB, massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar unjuk rasa dan memblokade sisi utara Jalan Merdeka Selatan, tepat di depan BSI Tower.

Barisan buruh menutup badan jalan, sementara di depannya, barikade polisi juga menutup seluruh lajur. Akibatnya, kendaraan dari arah Balai Kota Jakarta tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju Bundaran Patung Kuda di area Monas.

Baca juga: Istana Setuju Tahun Baru Tanpa Kembang Api untuk Tunjukkan Empati

Kendaraan yang ingin menuju Bundaran Air Mancur Thamrin terpaksa dialihkan, belok kiri di depan Menara Danareksa menuju Jalan H. Agus Salim, kemudian ke kawasan Kebon Sirih. Arus lalu lintas tersendat karena bottleneck atau penyempitan jalur di arah Kebon Sirih.

Motor, mobil, hingga bus Transjakarta pun sempat terjebak dalam kemacetan yang mengular sekitar 700 meter hingga area pintu masuk Balai Kota Jakarta.

var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=Demo buruh di Jakarta, buruh tolak ump jakarta 2026&post-url=aHR0cHM6Ly9tZWdhcG9saXRhbi5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNS8xMi8yOS8xNTUzNTU5MS9hZGEtZGVtby1idXJ1aC1sYWx1LWxpbnRhcy1qYWxhbi1tZXJkZWthLXNlbGF0YW4tc2VtcGF0LXRlcnNlbmRhdA==&q=Ada Demo Buruh, Lalu Lintas Jalan Merdeka Selatan Sempat Tersendat§ion=Megapolitan' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = ` `; document.querySelector('.kompasidRec').innerHTML = htmlString; } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } }); xhr.open("GET", endpoint); xhr.send();

Kemacetan juga terjadi di persimpangan Jalan H. Agus Salim menuju Jalan Kebon Sirih, baik yang akan lurus ke Gondangdia maupun yang belok ke Jalan MH Thamrin.

Beberapa kali terdengar suara klakson bersahutan dengan orasi dari mobil komando massa aksi. Beberapa orator juga meminta pengendara memaklumi gelaran aksi yang menuntut kenaikan UMP Jakarta 2026.

"Kami juga memperjuangkan upah kalian, upah kita semua warga Jakarta agar bisa naik menjadi lebih layak," seru salah satu massa aksi menggunakan pengeras suara.

Adapun, arus lalu lintas di arah sebaliknya, yaitu dari Jalan MH Thamrin menuju ke Jalan Merdeka Selatan arah Balai Kota, terpantau lancar.

Baca juga: Inkoppas Harap Perda KTR di Jakarta Tak Sulitkan Pedagang Pasar

Tepat di area depan BSI Tower, polisi meletakkan barikade yang hanya menyisakan satu lajur paling kanan untuk digunakan pengendara melintas.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Iptu Erlyn Sumantri mengatakan bahwa rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan secara situasional, apabila dibutuhkan sesuai kondisi lapangan selama aksi.

"Penyesuaian arus lalu lintas secara situasional, akan mengikuti situasi di lapangan," kata Erlyn saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin.

Demo Buruh

Sebelumnya diberitakan, Partai Buruh dan KSPI menggelar unjuk rasa di kawasan Monas, Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin (29/12/2025).

Unjuk rasa tersebut menuntut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk merevisi UMP 2026 menjadi Rp 5,89 juta sesuai angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Badan Pusat Statistik (BPS).

“Tolak UMP DKI Jakarta 2026 yang nilainya di bawah 100 persen KHL (Rp 5,89 juta) dan di bawah UMK Bekasi dan Karawang,” ucap Said.

Baca juga: BMKG Prediksi Puncak Musim Hujan di Pulau Jawa hingga Sumatera Terjadi Januari 2026

Selain menolak UMP yang rendah, Partai Buruh juga membawa tuntutan terkait Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) di Jakarta.

“Putuskan UMSP DKI Jakarta Tahun 2026 dengan nilai di atas 100 persen KHL DKI ditambah 5 persen,” kata Said.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; } LazyLoadSlot("div-gpt-ad-Zone_OSM", "/31800665/KOMPAS.COM/news", [[300,250], [1,1], [384, 100]], "zone_osm", "zone_osm"); /** Init div-gpt-ad-Zone_OSM **/ function LazyLoadSlot(divGptSlot, adUnitName, sizeSlot, posName, posName_kg){ var observerAds = new IntersectionObserver(function(entires){ entires.forEach(function(entry) { if(entry.intersectionRatio > 0){ showAds(entry.target) } }); }, { threshold: 0 }); observerAds.observe(document.getElementById('wrap_lazy_'+divGptSlot)); function showAds(element){ console.log('show_ads lazy : '+divGptSlot); observerAds.unobserve(element); observerAds.disconnect(); googletag.cmd.push(function() { var slotOsm = googletag.defineSlot(adUnitName, sizeSlot, divGptSlot) .setTargeting('Pos',[posName]) .setTargeting('kg_pos',[posName_kg]) .addService(googletag.pubads()); googletag.display(divGptSlot); googletag.pubads().refresh([slotOsm]); }); } }

Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, Said mengklaim pihaknya akan menempuh jalur hukum dengan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"KSPI akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kita akan gugat dan nanti akan ada sidang-sidang. Dan ini kami ingin meluruskan, jadi tidak benar hanya sekelompok buruh yang menolak, ini seluruh buruh DKI," ujarnya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang