Penulis: Fityan
TVRINews - Jakarta
Presiden instruksikan mobilisasi 53 helikopter lintas instansi guna percepat distribusi logistik ke wilayah terisolasi.
Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah taktis dalam merespons bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh. Selain menggerakkan armada negara, Presiden diketahui telah memobilisasi helikopter pribadinya untuk mendukung operasional Pemerintah Daerah Aceh sejak awal masa tanggap darurat.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengungkapkan bahwa bantuan armada udara tersebut diserahkan langsung untuk memfasilitasi mobilitas Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, beserta tim evakuasi dalam meninjau titik-titik bencana yang sulit dijangkau.
"Sejak minggu pertama bencana, Bapak Presiden langsung mengirimkan helikopter pribadi beliau ke Aceh untuk digunakan oleh Gubernur Aceh beserta tim," ujar Teddy dalam konferensi pers di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin 29 Desember 2025.
Teddy menambahkan bahwa penggunaan armada tersebut bersifat fleksibel guna memastikan penanganan bencana berjalan efektif.
"Bisa digunakan ke mana pun untuk berkeliling Aceh. Itu (sudah dilakukan) sejak minggu pertama," tuturnya sembari menunjukkan dokumentasi operasional di lapangan.
Mobilisasi 53 Armada Udara
Menanggapi diskusi di media sosial mengenai total armada yang dikerahkan, Teddy mengklarifikasi bahwa pemerintah telah menerjunkan total 53 helikopter. Unit-unit ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang melibatkan TNI, Polri, Basarnas, dan BNPB, hingga kontribusi dari pihak swasta dan Pertamina.
Pengerahan skala besar ini difokuskan pada tiga provinsi terdampak, dengan misi utama menembus blokade geografis yang memutus akses darat menuju desa-desa terpencil.
"Mereka menerbangkan logistik ke daerah yang tidak terjangkau melalui darat, di mana akses jalannya terputus. Bantuan dikirimkan langsung ke kepala desa, posko peninjauan, dan titik-titik pengungsian," jelas Teddy menutup keterangannya.
Langkah ini mempertegas komitmen pemerintah pusat dalam memastikan distribusi bantuan logistik tidak terhambat oleh kerusakan infrastruktur jalan, sekaligus menunjukkan koordinasi intensif antara aset sipil dan militer dalam manajemen krisis nasional.
Editor: Redaksi TVRINews
