Banyaknya Pengungkapan Kasus Korupsi Selama 2025 Justru Jadi Anomali

JAKARTA, DISWAY.ID - Banyaknya pengungkapan korupsi selama tahun 2025 dinilai sejumlah pakar tak berfokus pada pangkal masalah. 

Sejumlah pengamat dan Aktivis menilai upaya pemberantasan korupsi sepanjang 2025 berjalan tidak konsisten dan sarat kepentingan politik.

BACA JUGA:Prabowo Teken UU KUHAP, Berlaku Bersamaan dengan KUHP Mulai Januari 2026

BACA JUGA:Terima Kasih TVRI, Siaran Piala Dunia 2026 Bisa Ditonton Gratis dan Gak Ribet!

Alih-alih menunjukkan keseriusan, hal itu justru memupuk pesimisme publik dan memperlebar jarak kepercayaan rakyat terhadap negara.

Pesismisme ini terekam dalam suasana Diskusi Santai Akhir Tahun bertajuk “Anomali Pemberantasan Korupsi 2025, Harapan untuk 2026” yang digelar di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 28 Desember 2025 kemarin. 

Moderator Tejo Asmoro dalam paparan membuka diskusi menyampaikan sejumlah anomali dalam pemberantasan korupsi. Dia menyatakan, pemberantasan korupsi seolah menjadi etalase pamer hasil rampasan negara saja. Namun, penuntasan terhadap kasus korupsi hingga ke akarnya justru masih minim.

Tejo menilai, anomali pun terjadi di tengah gempita pemberitaan megahnya penanganan perkara korupsi. Kejaksaan Agung misalnya, diberitakan telah menyetorkan puluhan triliun rupiah duit hasil rampasan perkara korupsi tapi tak menyentuh dalang atau tersangka utama. 

BACA JUGA:MPR: Pemerintah Sudah Maksimal Tangani Bencana Banjir dan Longsor Sumatera

“Namun, di saat yang sama, Jampidsus sebagai panglima pemberantasan korupsi di Kejaksaan Agung justru dilaporkan ke KPK dengan tuduhan dugaan korupsi lelang barang bukti,” ujarnya.

Sementara, itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai APH yang menerima laporan ini pun tak melakukan tindakan yang memadai. Kerap menyampaikan akan menindaklanjuti laporan, namun tak pernah terdengar kabarnya, “Ini lantas menjadi anomali tersendiri dalam penanganan perkara di KPK yang belakangan kerap mandeg,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut,  praktisi hukum sekaligus aktivis 98 Firman Tendry menilai persoalan korupsi tidak hanya terjadi pada satu lembaga penegak hukum, melainkan hampir di semua institusi. “Internal Kejaksaan, Kepolisian, Kehakiman, sama saja. Enggak ada bedanya,” ujarnya. 

Karena itu, ia mengingatkan publik agar tidak menggantungkan harapan pada satu figur atau lembaga tertentu. “Tidak ada satu orang atau satu lembaga yang bisa menyelesaikan semua persoalan bangsa ini,” tambahnya.

Sementara, pengamat politik dan hukum yang juga aktivis 80-an, Standarkiaa Latief, menyebut sejumlah fenomena dan anomali oleh penegak hukum menjadi alasan kuat  pesimisme publik terhadap pemberantasan korupsi. 

Menurutnya, korupsi di Indonesia tidak lagi sekadar kejahatan luar biasa, tetapi telah berkembang menjadi kejahatan sistemik yang dilembagakan melalui kebijakan negara.