HARIAN FAJAR, MAKASSAR – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulsel, Andi Iwan Darmawan Aras (AIA), menilai implementasi sejumlah program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sepanjang tahun 2025 mulai menunjukkan dampak nyata bagi dunia usaha, khususnya di daerah.
Menurut Andi Iwan, sejak awal 2025 pemerintah telah bergerak cepat dalam merealisasikan agenda Swasembada Pangan dan Energi melalui penguatan produksi dalam negeri, optimalisasi lahan pertanian, serta peningkatan serapan hasil petani oleh Bulog dan pelaku industri pangan.
“Implementasi swasembada pangan tidak hanya berupa wacana. Sepanjang 2025 kita melihat peningkatan perhatian pada produksi lokal, distribusi pupuk, dan penyerapan hasil panen. Ini memberi kepastian pasar bagi petani dan pelaku usaha pangan di Sulsel,” ujar AIA pada Senin, 29 Desember 2025.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini menambahkan bahwa Sulsel sebagai salah satu sentra beras nasional merasakan langsung dampak kebijakan tersebut, terutama melalui stabilisasi harga dan peningkatan aktivitas ekonomi di sektor pertanian dan logistik.
Di sektor industri, AIA menyebut kebijakan hilirisasi mulai dijalankan secara lebih terarah pada 2025 dengan dorongan investasi pengolahan hasil tambang, pertanian, dan perikanan.
AIA menilai pemerintahan Kabinet Merah Putih semakin aktif mendorong keterlibatan pengusaha lokal dalam rantai nilai industri.
“Hilirisasi di 2025 sudah masuk tahap implementasi, bukan hanya perencanaan. Pengusaha daerah mulai didorong untuk terlibat dalam industri pengolahan, sehingga nilai tambah tidak lagi keluar daerah,” jelasnya.
Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), AIA mengatakan pelaksanaannya sepanjang 2025 turut menggerakkan ekonomi lokal.
Kebutuhan bahan pangan untuk program tersebut membuka peluang besar bagi petani, peternak, nelayan, UMKM, hingga penyedia jasa katering di daerah.
“MBG bukan hanya program sosial, tapi juga program ekonomi. Implementasinya menciptakan permintaan besar terhadap produk lokal dan menyerap tenaga kerja,” kata Andi Iwan.
Sementara itu, kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang mulai diterapkan secara konsisten pada 2025 dinilai memperkuat cadangan devisa nasional dan stabilitas nilai tukar.
Meski demikian, Kadin Sulsel berharap pemerintah tetap memberikan fleksibilitas dan pendampingan kepada eksportir daerah agar kebijakan tersebut tidak menghambat arus kas usaha.
Ketua DPD Gerindra Sulsel ini juga mengapresiasi langkah awal pembentukan Bank Emas (Bullion Bank) dan Dana Investasi Nasional (Danantara) yang sepanjang 2025 mulai diperkenalkan sebagai instrumen baru penguatan ekonomi nasional.
Menurutnya, kedua kebijakan ini membuka peluang pembiayaan dan investasi jangka panjang, termasuk bagi dunia usaha daerah.
“Kami melihat implementasi kebijakan Prabowo–Gibran selama 2025 cukup progresif. Tantangannya ke depan adalah memastikan keberlanjutan, kepastian regulasi, serta pelibatan dunia usaha daerah agar manfaatnya benar-benar merata,” tutupnya. (ams)
