Suara-suara Buruh Menentang UMP Jakarta 2026 Rp 5,7 Juta...

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar demo di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Senin (29/12/2025).

Demo tersebut digelar untuk menolak keras penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 sebesar Rp 5,73 juta.

Massa aksi menilai angka tersebut tidak realistis di tengah lonjakan biaya hidup di Ibu Kota dan menginginkan UMP Jakarta 2026 menjadi Rp 5,89 juta.

Baca juga: Segini Besaran UMP Jakarta 2026 yang Dituntut Buruh

Tak Sesuai Hitungan BPS

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal, menyoroti bahwa besaran UMP yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tak sesuai dengan data survei hidup layak di Jakarta.

Ia menyampaikan bahwa angka Rp 5,73 juta masih di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jakarta yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yakni sebesar Rp 5,89 juta.

var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=Said Iqbal, upah minimum provinsi, Demo buruh di Jakarta, UMP Jakarta 2026, buruh tolak ump jakarta 2026&post-url=aHR0cHM6Ly9tZWdhcG9saXRhbi5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNS8xMi8zMC8wNjA5MDI3MS9zdWFyYS1zdWFyYS1idXJ1aC1tZW5lbnRhbmctdW1wLWpha2FydGEtMjAyNi1ycC01Ny1qdXRh&q=Suara-suara Buruh Menentang UMP Jakarta 2026 Rp 5,7 Juta...§ion=Megapolitan' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = ` `; document.querySelector('.kompasidRec').innerHTML = htmlString; } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } }); xhr.open("GET", endpoint); xhr.send();

"Pemerintah DKI Jakarta menurunkan daya beli rakyat Jakarta. Karena nilai upah minimum yang telah ditetapkan (Rp 5,73 juta) lebih rendah dari Kebutuhan Hidup Layak atau KHL yang justru sudah diumumkan sendiri oleh BPS terkait pengupahan," ujar Said di lokasi demo, Senin.

Ia menambahkan, selisih sekitar Rp 160.000 tersebut membuat buruh mengalami defisit pendapatan setiap bulan.

"Dengan selisih sekitar Rp 160.000 tersebut, berarti kita nombok. Kawan-kawan semua nombok, rakyat Jakarta nombok. Masa membuat ketetapan upah minimum, buruh bukannya naik, nombok?" tuturnya.

Said juga menyoroti penurunan upah riil. Meski nominal upah naik, daya beli buruh justru turun karena kenaikan harga barang yang lebih tinggi.

Baca juga: Jeritan Buruh soal UMP DKI: Kalau Enggak Bisa Naikkan Upah, Turunkan Harga

"Siapa bilang naik upah buruh di DKI Jakarta? Turun kalau menggunakan hitungan upah riil. Upah riil itu artinya nilai harga barang melampaui kemampuan upah yang kita terima," jelasnya.

Ironi Gaji Kalah dari Daerah Penyangga

Said menilai kondisi ini ironis karena upah pekerja di Jakarta kini tertinggal dibandingkan daerah penyangga.

Ia membandingkan UMP Jakarta dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi dan Karawang yang telah mencapai sekitar Rp 5,95 juta.

"Apakah masuk akal pabrik panci di Karawang upahnya lebih tinggi dengan buruh atau pekerja yang bekerja di gedung-gedung pencakar langit ini? Standard Chartered, Bank Mandiri, Bank BNI, kantor-kantor pusat perminyakan, Sudirman, upahnya lebih rendah dari pabrik panci di Karawang," sindirnya.

Ia juga menyebut bahwa jika dikonversi ke dolar AS, upah buruh Jakarta kini tertinggal dibandingkan ibu kota negara tetangga, di antaranya Bangkok, Thailand; Kuala Lumpur, Malaysia; dan Hanoi, Vietnam.

Buruh Menjerit Harga Mahal

Adul (37), buruh di wilayah Cakung, Jakarta Timur, mengungkapkan keresahannya karena kenaikan harga kebutuhan pokok sudah dirasakan meski kenaikan upah belum diterima.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; } LazyLoadSlot("div-gpt-ad-Zone_OSM", "/31800665/KOMPAS.COM/news", [[300,250], [1,1], [384, 100]], "zone_osm", "zone_osm"); /** Init div-gpt-ad-Zone_OSM **/ function LazyLoadSlot(divGptSlot, adUnitName, sizeSlot, posName, posName_kg){ var observerAds = new IntersectionObserver(function(entires){ entires.forEach(function(entry) { if(entry.intersectionRatio > 0){ showAds(entry.target) } }); }, { threshold: 0 }); observerAds.observe(document.getElementById('wrap_lazy_'+divGptSlot)); function showAds(element){ console.log('show_ads lazy : '+divGptSlot); observerAds.unobserve(element); observerAds.disconnect(); googletag.cmd.push(function() { var slotOsm = googletag.defineSlot(adUnitName, sizeSlot, divGptSlot) .setTargeting('Pos',[posName]) .setTargeting('kg_pos',[posName_kg]) .addService(googletag.pubads()); googletag.display(divGptSlot); googletag.pubads().refresh([slotOsm]); }); } }

Baca juga: Buruh Sesalkan Mobil Komando Peserta Demo Tak Boleh Berada di Depan Istana Negara