Soal Pilkada Lewat DPRD, Pengamat: Problemnya Kan Money Politics, Kok Hak Rakyat Diamputasi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyatakan, wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengamputasi hak rakyat untuk memilih kepala daerah.

Menurut Agung, pilkada lewat DPRD juga tidak menjawab permasalahan yang timbul akibat pilkada langsung, yakni praktik politik uang atau money politics yang justru berasal dari partai politik dan calon kepala daerah.

"Justru merugikan rakyat. Problemnya kan di hilir, soal money politics salah satunya. Kok di hulu, hak asasi rakyat untuk memilih yang diamputasi?" ujar Agung kepada Kompas.com, Senin (29/12/2025).

Baca juga: Parpol Usul Pilkada Lewat DPRD, Pengamat: Ada Kesan Elite Takut ke Rakyat

Agung berpandangan, penegakan hukum pemilu dan pengawasan pilkada seharusnya diperkuat, bukan malah mengubah mekanisme pilkada menjadi dipilih DPRD.

Sebab, dia meyakini, kalaupun pilkada dipilih DPRD, maka uang-uang yang awalnya menyasar rakyat malah berpindah ke anggota dewan pemegang suara.

var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=money politics, pilkada melalui DPRD, pilkada tidak langsung, Pilkada lewat DPRD, Pilkada DPRD, kepala daerah dipilih oleh dprd, pilkada via dprd, biaya kampanye mahal&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNS8xMi8zMC8wNjQ1MzI5MS9zb2FsLXBpbGthZGEtbGV3YXQtZHByZC1wZW5nYW1hdC1wcm9ibGVtbnlhLWthbi1tb25leS1wb2xpdGljcy1rb2staGFr&q=Soal Pilkada Lewat DPRD, Pengamat: Problemnya Kan Money Politics, Kok Hak Rakyat Diamputasi?§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = ` `; document.querySelector('.kompasidRec').innerHTML = htmlString; } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } }); xhr.open("GET", endpoint); xhr.send();

"Saya kira wacana memilih DPRD ini kontraproduktif. Seperti di masa lalu. Praktik kartel dan oligarki politik mengemuka lagi, bahkan menguat," kata Agung.

"Karena sekarang pun, sentralisasi kekuasaan politik terjadi, peran ketum dan pengurus inti dominan," ujar dia.

Baca juga: Pilkada Tidak Langsung dan Logika Efisiensi yang Keliru

Biaya kampanye mahal

Diberitakan sebelumnya, sejumlah partai politik telah menyatakan dukungan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, alih-alih dipilih langsung oleh rakyat.

Partai-partai tersebut, antara lain, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasdem.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono mengatakan, partainya mendukung kepala daerah dipilih DPRD karena biaya kampanye untuk menjadi seorang kepala daerah lewat pilkada langsung sangat mahal.

Menurut dia, tingginya ongkos kampanye kerap kali jadi hambatan bagi sosok yang berkompeten untuk menjadi kepala daerah.

Baca juga: Ketika Pilkada Langsung Terus Berbenah, Wacana Pemilihan Lewat DPRD Justru Mengemuka

Sugiono berpandangan bahwa ke depannya orang-orang yang memiliki kemampuan harus bisa maju sebagai calon kepala daerah tanpa terhalang biaya.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; } LazyLoadSlot("div-gpt-ad-Zone_OSM", "/31800665/KOMPAS.COM/news", [[300,250], [1,1], [384, 100]], "zone_osm", "zone_osm"); /** Init div-gpt-ad-Zone_OSM **/ function LazyLoadSlot(divGptSlot, adUnitName, sizeSlot, posName, posName_kg){ var observerAds = new IntersectionObserver(function(entires){ entires.forEach(function(entry) { if(entry.intersectionRatio > 0){ showAds(entry.target) } }); }, { threshold: 0 }); observerAds.observe(document.getElementById('wrap_lazy_'+divGptSlot)); function showAds(element){ console.log('show_ads lazy : '+divGptSlot); observerAds.unobserve(element); observerAds.disconnect(); googletag.cmd.push(function() { var slotOsm = googletag.defineSlot(adUnitName, sizeSlot, divGptSlot) .setTargeting('Pos',[posName]) .setTargeting('kg_pos',[posName_kg]) .addService(googletag.pubads()); googletag.display(divGptSlot); googletag.pubads().refresh([slotOsm]); }); } }

“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal. Dan ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” ujar Sugiono dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).

“Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD,” imbuh dia.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang