Pantau - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyatakan bahwa kenaikan margin fee bagi Perum Bulog diperlukan untuk mewujudkan kebijakan beras satu harga di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil seperti Papua dan Maluku.
Zulhas menjelaskan bahwa saat ini margin fee Bulog hanya sebesar Rp50 per kilogram dari penyerapan 3 juta ton beras, yang menghasilkan total sekitar Rp150 miliar.
"Bulog itu hanya dikasih margin Rp50 per kg, kali 3 juta (ton beras penyerapan Bulog), (hasilnya) Rp150 miliar. Bagaimana bisa mengirim ke Papua, ke Maluku satu harga, kan tidak mungkin," ungkapnya.
Margin yang rendah tersebut dinilai menyulitkan realisasi distribusi beras satu harga karena tingginya biaya logistik dan jauhnya jarak pengiriman ke wilayah timur Indonesia.
Pemerintah dan Bulog Bahas Skema Baru Bersama BPKPZulhas menyampaikan bahwa pemerintah akan membahas usulan kenaikan margin fee bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Nah ini nanti kita akan bicarakan dengan BPKP, kita akan hitung agar nanti berhasil bisa (beras) satu harga di seluruh Indonesia," katanya.
Ia berharap margin fee yang lebih tinggi akan memperkuat peran Bulog dalam menjaga stabilitas harga, pemerataan distribusi, dan akses pangan terjangkau dari barat hingga timur Indonesia.
Meski begitu, ia belum menyebutkan besaran margin fee yang akan ditetapkan secara resmi.
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengusulkan margin fee dinaikkan menjadi 10 persen dari kuantum biaya pengadaan setara beras.
"Skema margin fee yang selama ini sebesar Rp50 per kilogram sejak tahun 2014, kami usulkan untuk disesuaikan menjadi sebesar 10 persen dari kuantum biaya pengadaan setara beras," ungkapnya dalam pertemuan di Jakarta.
Dukung Operasional Bulog dan Program AstacitaRizal menjelaskan bahwa usulan kenaikan margin fee diajukan karena beban penugasan publik kepada Bulog terus meningkat dan membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai.
Menurutnya, margin fee yang lebih besar akan menjaga keberlanjutan operasional Bulog, termasuk revitalisasi aset, pembaruan infrastruktur pascapanen, dan penguatan sistem logistik pangan nasional.
Selain itu, usulan tersebut mengacu pada prinsip kesetaraan dengan BUMN strategis lain seperti PLN dan Pertamina, yang juga mendapatkan margin fee sebesar 10 persen untuk penugasan pemerintah.
Langkah ini dinilai sejalan dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan keadilan pangan dan pemerataan ekonomi nasional.
