Penulis: Fityan
TVRINews – Naypyidaw, Myanmar
Pemungutan suara tahap pertama dibayangi boikot oposisi dan krisis kemanusiaan yang terus memburuk.
Partai pendukung utama militer Myanmar, Union Solidarity and Development Party (USDP), mengklaim keunggulan telak dalam tahap pertama pemilihan umum yang diselenggarakan oleh penguasa militer.
Langkah ini memicu kritik tajam dari para aktivis yang menilai pemungutan suara tersebut dirancang hanya untuk memperkuat legitimasi junta.
Seorang pejabat senior USDP mengungkapkan kepada kantor berita AFP bahwa partai tersebut telah memenangkan 82 dari 102 kursi di majelis rendah dari wilayah-wilayah yang penghitungannya telah selesai.
Klaim ini menunjukkan bahwa USDP berhasil mengamankan lebih dari 80 persen kursi yang diperebutkan pada pemungutan suara hari Minggu 28 Desember 2025
"Partai juga berhasil menyapu bersih kemenangan di delapan kota di ibu kota, Naypyidaw," ujar pejabat tersebut. Hingga saat ini, (Senin 29 Desember 2025) Komisi Pemilihan Umum Federal Myanmar belum merilis angka resmi.
Proses yang Dipertanyakan
Pemilu ini berlangsung di tengah kondisi keamanan yang tidak stabil. Pemungutan suara hanya dilakukan di sekitar sepertiga dari total 330 kota di Myanmar.
Sebagian besar wilayah lainnya tidak dapat dijangkau akibat pertempuran sengit antara militer dan pasukan oposisi sejak kudeta tahun 2021.
Kepala Hak Asasi Manusia PBB telah mengecam proses ini, merujuk pada tindakan keras terhadap pihak-pihak yang berbeda pendapat. Sementara itu, kelompok aktivis menyoroti daftar kandidat yang didominasi oleh tokoh-tokoh yang berafiliasi erat dengan militer.
Dominasi Tanpa Oposisi Utama
USDP, yang sering disebut oleh para analis sebagai proksi sipil militer, diperkirakan akan muncul sebagai pemenang mutlak. Sebagai perbandingan, pada pemilu 2020, USDP menderita kekalahan besar dari partai pimpinan Aung San Suu Kyi, National League for Democracy (NLD).
Namun, NLD kini menjadi satu dari 40 partai politik yang telah dilarang oleh pemerintah militer. Aung San Suu Kyi sendiri tetap berada dalam tahanan sejak militer merebut kekuasaan.
Setelah pemungutan suara berakhir, pemimpin pemerintahan militer, Min Aung Hlaing, menyatakan bahwa angkatan bersenjata dapat dipercaya untuk mengembalikan kekuasaan kepada pemerintah yang dipimpin sipil.
Kendati demikian, ia terus memerintah melalui dekrit sejak kudeta berlangsung.
Dampak Kemanusiaan yang Parah
Konflik berkepanjangan yang dipicu oleh perebutan kekuasaan ini telah mengakibatkan krisis kemanusiaan yang masif. Data menunjukkan dampak yang sangat mengkhawatirkan:
• Korban Jiwa 90.000 orang
• Warga Terlantar (Internal) 3,5 juta orang
• Membutuhkan Bantuan Kemanusiaan 22 juta orang
• Tahanan Politik 22.000 orang
Berdasarkan laporan dari Assistance Association for Political Prisoners, lebih dari 22.000 orang saat ini masih ditahan atas tuduhan pelanggaran politik.
Pemungutan suara tahap berikutnya dijadwalkan akan berlangsung dalam dua putaran lanjutan pada 11 Januari dan 25 Januari mendatang.
Editor: Redaksi TVRINews
