PONOROGO (Realita)- Ribuan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Ponorogo menggelar aksi solidaritas di depan Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Dindik) Wilayah Ponorogo-Magetan, yang ada di Jalan Juanda Kota Ponorogo, Selasa (30/12/2025).
Aksi ini merupakan bentuk protes atas kebijakan mutasi Kepala SMKN 1 Ponorogo, Katenan, yang dinilai menyalahi prosedur dan regulasi yang berlaku.
Dengan berjalan kaki sejauh satu kilometer, aksi ribuan guru ini dipicu pemindahan Katenan ke SMAN 1 Tegalombo, Kabupaten Pacitan. PGRI menilai mutasi tersebut melanggar Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
Berdasarkan regulasi tersebut, seorang kepala sekolah minimal harus menjabat selama dua tahun sebelum dapat dimutasi. Sementara itu, Katenan tercatat baru menduduki posisinya di SMKN 1 Ponorogo selama enam bulan.
Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Ponorogo, Tohari, menjelaskan bahwa aksi hari ini bertujuan untuk menyerahkan surat penegasan pemenuhan somasi. Langkah ini diambil karena somasi pertama yang dilayangkan pada 25 Desember 2024 lalu kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tidak digubris.
"Kami meminta Gubernur untuk mengembalikan Saudara Katenan ke posisi semula sebagai Kepala SMKN 1 Ponorogo. Pemindahan itu menabrak Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021," desaknya saat ditemui di sela-sela aksi, Selasa.
PGRI Ponorogo memberikan tenggat waktu selama 14 hari kalender bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) mutasi tersebut. Jika dalam dua minggu tuntutan tidak dipenuhi, massa mengancam akan membawa persoalan ini ke tingkat pusat.
"Kalau dalam dua minggu tidak ada lagi tindakan dari Gubernur maupun Kepala Dinas, kita mau ke kementerian. Kita akan mengadu adanya Permendikbudristek yang tidak dilaksanakan ini," ancamnya.
Ia menambahkan, gerakan ini bukan sekadar protes administratif, melainkan upaya menjaga marwah profesi guru agar terlindungi dari kebijakan yang dianggap sewenang-wenang.
Pantauan di lokasi, meski diikuti oleh ribuan massa, aksi berjalan dengan tertib. Aparat kepolisian tampak berjaga ketat di sekitar area kantor untuk memastikan arus lalu lintas tetap lancar.
Perwakilan massa akhirnya diterima langsung oleh pihak Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk menyerahkan dokumen somasi secara resmi. Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan para guru tersebut.
Dari informasi yang dihimpun, mutasi Katenan dari Kepala Sekolah SMKN 1 Ponorogo ke SMAN 1 Tegalombo, Pacitan berkaitan dengan dugaan pungutan liar (pungli) berkedok sumbangan sebesar Rp 1,4 juta per siswa untuk pembangunan pagar dan kafe sekolah, meskipun Katenan membantah keterlibatannya dengan berdalih bahwa kebijakan tersebut merupakan inisiatif Komite Sekolah dan mutasinya terjadi secara mendadak tanpa proses pemeriksaan terlebih dahulu.
Di sisi lain, PGRI Ponorogo menilai tindakan tersebut sebagai langkah yang cacat prosedur karena melanggar Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 yang mensyaratkan masa jabatan minimal dua tahun, sementara Katenan baru menjabat selama enam bulan, sehingga memicu gelombang protes besar dari ribuan guru yang menuntut pembatalan SK mutasi demi menjaga kepastian hukum dan marwah profesi pendidik. znl
Editor : Redaksi
