Menteri PU Paparkan Progres Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Aceh

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memaparkan langkah-langkah penanganan dan pemulihan infrastruktur pascabencana yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum sejak hari pertama bencana melanda Aceh.

Hal tersebut disampaikan Dody saat memberikan laporan dalam pertemuan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR bersama sejumlah menteri, pimpinan lembaga, BUMN, serta gubernur dan para bupati di Aceh, Selasa (30/12/2025).

Dody menjelaskan, Kementerian PU telah bekerja hampir di seluruh kabupaten di Aceh sejak awal kejadian. Koordinasi intensif dilakukan dengan Wakil Gubernur Aceh serta para bupati di daerah terdampak, termasuk Kabupaten Aceh Tamiang dan Pidie Jaya yang sejak awal dinilai sebagai wilayah dengan dampak terparah.

“Dari hari pertama sebenarnya kita sudah bekerja di hampir seluruh kabupaten di Aceh. Fokus awal memang Aceh Tamiang dan Pidie Jaya karena informasi awal menunjukkan dua daerah itu yang paling parah terdampak,” ujar Dody.

Seiring berjalannya waktu, kata dia, pemerintah pusat mengetahui bahwa sejumlah kabupaten lain juga mengalami kondisi serupa, dengan genangan lumpur mencapai satu hingga dua meter. Kondisi tersebut menuntut penanganan yang tidak ringan dan membutuhkan keterlibatan banyak pihak.

Dalam kesempatan itu, Dody menyampaikan apresiasi kepada Kasatgas Darurat Jembatan beserta tim yang dinilai banyak membantu di lapangan, terutama dalam pemasangan jembatan bailey dan pekerjaan pembersihan berbagai fasilitas publik.

“Mulai dari pondok pesantren, RSUD, jalan-jalan kota, sekolah, dan fasilitas lainnya, banyak dibantu oleh tim Satgas Darurat Jembatan,” katanya.

Untuk mempercepat pemulihan, Kementerian PU saat ini melakukan pekerjaan secara nonstop selama 24 jam. Bahkan pada malam hari, proses pembersihan dan perbaikan tetap berjalan agar infrastruktur dasar dapat segera difungsikan kembali.

Dody juga menyebutkan, masyarakat terdampak serta relawan yang ikut membantu di lapangan dilibatkan melalui skema padat karya. Langkah ini dilakukan agar partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat kemanusiaan, tetapi juga memberikan dukungan ekonomi langsung.

“Kita masukkan ke dalam padat karya sehingga mereka dibayar. Harapannya, masyarakat yang terdampak dan yang ikut membantu mendapat semangat bahwa negara hadir,” ujarnya.

Selain itu, Dody menegaskan pentingnya penanganan menyeluruh dari hulu hingga hilir. Ia menilai, upaya perbaikan di wilayah hilir akan sia-sia apabila persoalan di daerah hulu tidak ditangani secara serius dan terintegrasi, sebagaimana disampaikan oleh sejumlah bupati, termasuk dari Gayo Lues dan Aceh Tengah.

“Permasalahan utama ada di daerah hulu yang memang harus kita tangani bersama-sama. Kalau tidak, apa yang kita kerjakan di hilir bisa menjadi sia-sia,” kata Dody.