FAJAR.CO.ID, JAKARTA –Dana penanggulangan bencana seperti di Sumatera dan Aceh dipastikan tersedia dalam jumlah yang cukup. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Dia mengungkapkan, saat ini masih ada dana siap pakai sebesar Rp1,51 triliun untuk penanggulangan bencana Sumatera dan Aceg. Ia menjamin, uang tersebut akan segera cair dengan cepat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Sekarang masih ada sisa dana siap pakai Rp1,51 triliun. Jadi kalau hari ini atau besok BNPB mengejar proses administrasinya, besok bisa cair. Uangnya ada, tinggal dipercepat,” kata Menkeu dalam Rapat Koordinasi dengan Satuan Tugas Pemulihan Bencana yang dipantau secara daring, Selasa (30/12).
Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa sebelumnya BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,4 triliun pada 18 Desember, termasuk Rp650 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera.
Di sisi lain, Purbaya menyoroti dana tersebut juga bisa digunakan untuk mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana.
Menkeu Purbaya memastikan bahwa dukungan anggaran dapat segera disalurkan selama proses pembangunan telah berjalan dan dikoordinasikan melalui BNPB.
“Huntara dan Huntap yang sudah dibangun tahun ini bisa langsung di-charge ke kami lewat BNPB. Dananya masih ada Rp1,51 triliun, jadi kalau bisa dipercepat, silakan dipercepat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah akhirnya telah menyalurkan anggaran bantuan bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) senilai Rp 268 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Adapun rinciannya, anggaran itu dibagikan masing-masing Rp4 miliar untuk 52 kabupaten/kota di wilayah terdampak bencana dan sebesar Rp20 miliar untuk tiga provinsi.
Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (16/12).
“Kemarin alokasi bantuan untuk pemerintah daerah telah disampaikan 52 kabupaten/kota (masing-masing) Rp 4 miliar dan juga 3 provinsi (masing-masing sebesar Rp 20 miliar) telah disalurkan dan ini sudah disalurkan dari APBN,” kata Suahasil. (fajar)
