Kaleidoskop Sektor Minerba dan Listrik pada 2025, Tambang Ormas hingga RUPTL

Di sepanjang 2025, terdapat sejumlah fenomena di sektor mineral dan batu bara (minerba) serta kelistrikan yang menyita perhatian publik. Beberapa peristiwa yang mewarnai dua sektor tersebut di antaranya terbitnya revisi UU hingga terjadinya longsor di tambang PT Freeport Indonesia yang menewaskan 7 nyawa pekerja.

Berikut deretan peristiwa yang terjadi di sektor minerba dan kelistrikan sepanjang 2025:

Awal 2025 sektor minerba dibuka dengan pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Aturan yang terbit menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 ini disahkan dalam rapat paripurna, Selasa (18/2).

Kepala Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan revisi ini bertujuan untuk mewujudkan swasembada energi yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto. “Intinya RUU tersebut berkaitan dengan program hilirisasi juga penerimaan manfaat secara merata untuk kalangan masyarakat, agar betul-betul tercapai swasembada energi di Indonesia,” kata Bob saat dihubungi Katadata.co.id pada Selasa (21/1). 

Revisi UU ini salah satunya memperluas pihak pengelola tambang. Negara kini memberikan kesempatan kepada badan usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk mengelola tambang mineral dan batu bara dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas.

UU Minerba juga mengatur hak kampus atau universitas sebagai penerima manfaat tambang dan tak berstatus sebagai pengelola tambang.

Selain itu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan kini dapat mengelola WIUP di luar lahan bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).  

“Dengan UU ini, maka ruang untuk ormas tidak hanya terbatas pada PKP2B, tapi juga terbuka untuk lahan di luar eks-PKP2B. Kalau kemarin dalam PP itu hanya terbatas pada eks-PKP2B,” ujar Bahlil.

Pemerintah tahun ini juga menerbitkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik RUPTL untuk PT PLN (Persero) 2025-2034. Berdasarkan paparan ESDM, RUPTL terbaru menargetkan penambahan pembangkit listrik naik menjadi 69,5 gigawatt (GW) hingga 2034. 

Dari jumlah tersebut, 76% kapasitas pembangkit berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT) dan storage. Komposisi dalam RUPTL terbagi menjadi 42,6 GW untuk pembangkit EBT (61%) dan 10,3 GW untuk storage (15%), serta pembangkit fosil 16,6 GW (24%).

ESDM merincikan lebih lanjut, porsi pembangkit EBT ini terdiri atas beberapa jenis sumber energi. Mulai dari sumber energi surya 17,1 GW, air 11,7 GW, angin 7,2 GW, panas bumi 5,2 GW, bioenergi 0,9 GW, dan nuklir 0,5 GW. 

Porsi pembangkit storage 10,3 GW terdiri atas dua jenis sumber energi, yakni baterai 6 GW dan PLTA Pumped Storage 4,3 GW. Sementara untuk pembangkit bersumber energi fosil 16,6 GW juga terdiri atas dua jenis, yakni gas 10,3 GW dan batu bara 6,3 GW.

Pada pertengahan tahun, pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan atau IUP nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Perusahaan tersebut yakni PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT. Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), dan PT Kawei Sejahtera Mining (KSM).

Pencabutan IUP ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama terkait pelanggaran lingkungan berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Kedua, kawasan geopark harus dilindungi dengan memperhatikan biota laut dan konservasinya. Alasan ketiga berkaitan pertimbangan masukan dari pemerintah daerah dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Raja Ampat.

Sementara itu, pemerintah menghentikan sementara operasional PT Gag Nikel, anak perusahaan PT Antam Tbk yang juga menambang nikel di kawasan Raja Ampat. “Kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk status IUP PT Gag sementara kami hentikan operasinya,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Kamis (5/6).

Tiga bulan berselang, PT Gag Nickel kembali beroperasi pada September 2025. “Gag Nickel diizinkan beroperasi untuk melakukan audit lingkungan, yang harus dilakukan ketika (operasional tambang) dalam kondisi berjalan,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Tri Winarno saat ditemui di Jakarta, Rabu (17/9).

Menuju penghujung 2025, terjadi longsor berupa 800 ribu ton aliran material basah di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave milik PT Freeport Indonesia (PTFI). Insiden yang terjadi pada Senin (8/9) pukul 22.00 WIT menutup akses ke area tertentu di tambang, membatasi rute evakuasi untuk tujuh pekerja.

Tujuh pekerja tersebut kemudian ditemukan meninggal dunia setelah 27 hari insiden ini terjadi. Penemuan korban ini menandai proses penyelamatan pun telah selesai.

“Dengan rasa duka yang mendalam, saya sampaikan mereka ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kelima rekan tersebut telah teridentifikasi oleh pihak kepolisian dan tim medis,” kata Presiden Direktur PTFI Tony Wenas dalam keterangan video resminya yang diterima Katadata.co.id, Senin (6/10).

Freeport McMoran (FCX), induk perusahaan PTFI memprediksi tambang bawah tanah, GBC baru bisa beroperasi kembali pada 2027. PTFI saat ini sedang mengevaluasi dampak insiden ini terhadap rencana produksi masa depan.