jpnn.com - GREAT Institute mengapresiasi pembentukan Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra yang diinisiasi DPR RI.
Direktur Eksekutif GREAT Institute Dr. Sudarto mengatakan, pembentukan Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra merupakan pelaksanaan lebih lanjut keputusan Presiden Prabowo Subianto.
BACA JUGA: Kemendikdasmen Terapkan Kurikulum Penanggulangan Dampak Bencana di Daerah Terdampak
Riset GREAT Institute berdasarkan mesin bigdata, menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang rendah terhadap penanganan bencana di Sumatera.
"Pembentukan Satgas ini bisa mengembalikan kepercayaan publik. Kami mengapresiasi langkah DPR RI yang diinisiasi Prof. Sufmi Dasco Ahmad ini sebagai langkah aspiratif dan relevan dengan kondisi terkini.” kata Sudarto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/12).
BACA JUGA: Wali Kota Batam Sudah Tahu soal Video Asusila Seorang Kepala Dinas
Sudarto menambahkan, pembentukan Satgas yang direncanakan berkantor Aceh, diharapkan bisa menurunkan tensi ketegangan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang nampak menurun akibat mispersepsi serta miskoordinasi yang terjadi sebulan belakangan. Oleh karena itu, Satgas ini sebaiknya menunjuk juru bicara resmi yang aktif menginformasikan progress penanganan bencana, sehingga masyarakat merasa bahwa negara benar-benar hadir.
"Survei GREAT Institute sebelumnya menemukan bahwa 85,8 persen masyarakat puas dengan Prabowo dan program pemerintahannya, tetapi menurut big data yang kami analisis, tingkat kepuasan masyarakat menurun, bahkan cenderung kecewa hingga mengibarkan bendera putih tanda menyerah, hingga ada sekelompok yang mengibarkan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) karena mereka frustasi," ungkapnya.
BACA JUGA: KPK SP3 Kasus Korupsi Aswad Sulaiman, Saut Situmorang Blak-blakan
Sudarto mengusulkan juga agar Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra bisa mengikutsertakan instansi yang memiliki kapabilitas untuk merehabilitasi dan merekonstruksi pascabencana, tetapi juga aktivis kemasyarakatan yang memiliki integritas dan kapasitas menyelesaikan persoalan sosial dan politik sebagai dampak bencana Sumatera.
"Kami berharap pemerintah dan DPR RI mengikutsertakan aktivis kemasyarakatan, yang memiliki integritas sehingga bisa mengungkapkan secara jujur apa sebenarnya yang harus dilakukan untuk memulihkan Sumatera," terang Sudarto.
Sebelumnya, DPR RI membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatra yang akan berkantor di Aceh guna memperkuat koordinasi pemulihan pascabencana. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra yang digelar DPR RI di Aceh, Selasa (30/12).
“Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra memang berkantor di lokasi ini. Kami harapkan nanti mungkin ada perwakilan dari kementerian dan lembaga masing-masing satu untuk ikut berkantor di sini,” kata Dasco
Rapat koordinasi Satgas ini turut dihadiri gubernur Aceh, gubernur Sumatera Utara, gubernur Sumatera Barat, bupati dari daerah yang terdampak bencana.
Sejumlah menteri dan pejabat negara juga hadir antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Sosial, Wakil Kepala BNPB, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Kasatgas Darurat Jembatan, Utusan Khusus Presiden Bidang Kepemudaan, serta Direktur Utama PT Telkomsel dan Direktur Utama PLN. (esy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Mesyia Muhammad
