JAKARTA - DPR RI membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera yang akan berkantor di Aceh, sebagai pusat koordinasi pemulihan wilayah terdampak bencana. Langkah ini mendapat apresiasi luas karena dinilai memperkuat sinergi lintas kementerian dan daerah.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif GREAT Institute, Sudarto mengatakan, inisiatif DPR RI bersama Pemerintah dalam membentuk Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera, merupakan tindak lanjut konkret dari keputusan Presiden Prabowo Subianto yang diambil pada pekan sebelumnya.
"Berdasarkan riset kami menggunakan mesin big data, tingkat kepercayaan publik terhadap penanganan bencana di Sumatera terbilang rendah. Pembentukan Satgas Pemulihan Sumatera ini merupakan langkah strategis untuk mengembalikan kepercayaan publik," kata Sudarto kepada Okezone, Rabu (31/12/2025).
Ia menilai, keputusan DPR RI yang diprakarsai oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tersebut sangat aspiratif dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat di lapangan.
Sudarto menambahkan, rencana penempatan Satgas di Aceh diharapkan mampu menurunkan ketegangan sosial sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, yang belakangan menurun akibat mispersepsi dan lemahnya koordinasi antarinstansi.
"Oleh karena itu, Satgas ini sebaiknya memiliki juru bicara resmi yang aktif menyampaikan perkembangan penanganan bencana, agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara," ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, hasil survei GREAT Institute yang menunjukkan 85,8 masyarakat sebelumnya puas terhadap Presiden Prabowo dan program pemerintahannya. Namun, analisis big data terbaru menunjukkan adanya penurunan tingkat kepuasan yang signifikan, bahkan memunculkan ekspresi frustrasi sosial.
"Di lapangan muncul fenomena pengibaran bendera putih sebagai simbol menyerah, bahkan ada kelompok yang mengibarkan bendera GAM karena frustasi akibat kondisi pascabencana yang belum tertangani secara optimal," ungkapnya.
Lebih lanjut, Sudarto mengusulkan, agar Satgas Pemulihan Sumatera tidak hanya melibatkan instansi pemerintah yang berfokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi fisik, tetapi juga mengikutsertakan aktivis kemasyarakatan yang memiliki integritas dan kapasitas dalam menangani dampak sosial dan politik pascabencana.
"Kami berharap Pemerintah dan DPR melibatkan unsur masyarakat sipil yang kredibel, sehingga pemulihan Sumatera dapat dilakukan secara jujur, bertanggung jawab, dan menyeluruh, serta mampu mencegah bencana serupa terulang di masa depan," pungkasnya.
Original Article
