Penguatan Permodalan Bank: BEI Intensif Diskusi dengan BPR

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana penghapusan klasifikasi Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) I oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ikut menyorot posisi Bank Perekonomian Rakyat (BPR), khususnya terkait peluang penguatan permodalan melalui pasar modal.

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna mengatakan BEI secara aktif membuka ruang komunikasi dengan pelaku industri perbankan, termasuk BPR, di tengah dinamika kebijakan sektor keuangan tersebut.

“Kalau dari sektoral, kita lihat appetite sektoral itu relatif terdiversifikasi, termasuk untuk perbankan,” ujar Nyoman saat ditemui, Selasa (30/12/2025). 

Dia menuturkan, BEI telah melakukan diskusi dengan BPR serta memberikan berbagai sharing terkait pasar modal. “Terkait dengan perbankan, kita sudah diskusi dengan BPR. Kami juga memberikan sharing kepada perbankan, khususnya BPR, dan kami rutin melakukan hal tersebut,” katanya.

Nyoman menegaskan BEI bersikap terbuka terhadap berbagai sektor yang berpotensi masuk ke pasar modal, baik sektor finansial maupun nonfinansial.

Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat bank KBMI I dan BPR yang belum tercatat di BEI, yang secara resmi menyampaikan rencana IPO. “Jadi, kami dalam konteks membuka diri untuk berbagai sektor, khususnya yang finansial maupun di luar finansial,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, sejumlah bank yang termasuk dalam Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) I mulai merespons rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengkaji penghapusan kategori KBMI I. 

Seiring dengan hal ini, OJK dikabarkan telah menyampaikan imbauan formal kepada bank-bank kecil tersebut pada akhir Oktober 2025 agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja bisnis, kualitas aset, permodalan, hingga prospek jangka panjang. 

Menurut dokumen yang diterima Bisnis, OJK meminta masing-masing bank KBMI I melakukan evaluasi dan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan dan daya saing di tengah dinamika industri perbankan. Dalam surat itu, OJK menekankan empat poin utama. 

Pertama, bank diminta melakukan evaluasi dan analisis secara komprehensif terhadap kondisi keuangan, struktur bisnis, serta prospek pertumbuhan jangka menengah dan panjang, termasuk kesiapan menghadapi perubahan kebijakan dan regulasi ke depan.

Kedua, OJK mendorong bank KBMI I untuk mengidentifikasi peluang konsolidasi, kolaborasi, dan sinergi strategis baik dengan sesama bank KBMI I maupun pihak lain, guna memperkuat permodalan, meningkatkan efisiensi, serta memperluas skala bisnis. 

Ketiga, OJK meminta bank memperkuat kapasitas dan kesiapan infrastruktur teknologi informasi sebagai bagian dari transformasi digital yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas layanan kepada nasabah.

Terakhir, OJK menegaskan pentingnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan manajemen risiko yang memadai dalam setiap langkah penguatan maupun rencana konsolidasi yang akan dilaksanakan.