Manokwari (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat menambah enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPP) daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) untuk melayani penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di dua kabupaten.
Kepala Polda (Kapolda) Papua Barat Irjen Pol Johnny Eddizon Isir di Manokwari, Rabu, mengatakan pembangunan enam SPPG Polri untuk daerah 3T sedang berproses dengan target penyelesaian pada 2026.
“Satu SPPG Polri ada di Kabupaten Fakfak dan lima di Kabupaten Kaimana. Mudah-mudahan tahun 2026 sudah selesai dan beroperasi,” kata Kapolda Isir.
Menurut dia, pembangunan SPPG merupakan komitmen Polri dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Program MBG yang nantinya menggunakan skema kerja sama dengan pihak ketiga.
Kepolisian memastikan tetap melakukan pengawasan terhadap pengelolaan bahan baku di SPPG guna menjamin mutu dan keamanan setiap porsi menu MBG yang didistribusikan kepada penerima manfaat.
Baca juga: Papua Barat bentuk Satgas MBG cegah kasus keracunan
“Kalau yang sekarang sudah beroperasi itu SPPG Polri milik Polda Papua Barat di Manokwari. Kalau enam yang dibangun, diawasi langsung oleh Polres setempat,” ucap Isir.
Ia menyebut pola pengawasan dimulai dari pemeriksaan bahan baku sebelum diolah dan setelah diolah, sehingga MBG yang didistribusikan memenuhi standar keamanan untuk dikonsumsi setiap penerima manfaat.
Anggota kepolisian juga melakukan pengawalan dalam pendistribusian dari SPPG menuju ke sekolah penerima manfaat guna memastikan MBG tiba tepat waktu dan dalam kondisi yang layak dikonsumsi.
“Kami berharap tahun depan, enam SPPG 3T sudah beroperasi secara maksimal,” kata Isir.
Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Papua Barat Erika Vionita Werinussa menjelaskan sebanyak 45 SPPG telah beroperasi sepanjang tahun 2025 dan 42 SPPG lainnya akan beroperasi pada 2026.
Baca juga: BGN: Dapur SPPG di Manokwari wajib serap bahan pangan lokal
SPPG yang beroperasi tersebar di Manokwari ada 20 SPPG, Kaimana dan Fakfak masing-masing 4 SPPG, Teluk Bintuni 3 SPPG, Teluk Wondama serta Manokwari Selatan masing-masing 2 SPPG.
“45 SPPG yang sudah beroperasi itu sudah punya satu orang ahli gizi. Kalau tidak ada ahli gizi, tidak bisa beroperasi,” ucap Erika.
Selain itu, kata dia, BGN juga mewajibkan setiap penjamah makanan memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan di masing-masing kabupaten.
“Sebagian besar sudah ada SLHS dan sisanya masih dalam proses penerbitan. Mulai Januari 2026 semua penjamah makanan di setiap SGPP harus punya sertifikat itu,” kata Erika.
Baca juga: BGN minta warga Manokwari aktif awasi program MBG
Kepala Polda (Kapolda) Papua Barat Irjen Pol Johnny Eddizon Isir di Manokwari, Rabu, mengatakan pembangunan enam SPPG Polri untuk daerah 3T sedang berproses dengan target penyelesaian pada 2026.
“Satu SPPG Polri ada di Kabupaten Fakfak dan lima di Kabupaten Kaimana. Mudah-mudahan tahun 2026 sudah selesai dan beroperasi,” kata Kapolda Isir.
Menurut dia, pembangunan SPPG merupakan komitmen Polri dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Program MBG yang nantinya menggunakan skema kerja sama dengan pihak ketiga.
Kepolisian memastikan tetap melakukan pengawasan terhadap pengelolaan bahan baku di SPPG guna menjamin mutu dan keamanan setiap porsi menu MBG yang didistribusikan kepada penerima manfaat.
Baca juga: Papua Barat bentuk Satgas MBG cegah kasus keracunan
“Kalau yang sekarang sudah beroperasi itu SPPG Polri milik Polda Papua Barat di Manokwari. Kalau enam yang dibangun, diawasi langsung oleh Polres setempat,” ucap Isir.
Ia menyebut pola pengawasan dimulai dari pemeriksaan bahan baku sebelum diolah dan setelah diolah, sehingga MBG yang didistribusikan memenuhi standar keamanan untuk dikonsumsi setiap penerima manfaat.
Anggota kepolisian juga melakukan pengawalan dalam pendistribusian dari SPPG menuju ke sekolah penerima manfaat guna memastikan MBG tiba tepat waktu dan dalam kondisi yang layak dikonsumsi.
“Kami berharap tahun depan, enam SPPG 3T sudah beroperasi secara maksimal,” kata Isir.
Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Papua Barat Erika Vionita Werinussa menjelaskan sebanyak 45 SPPG telah beroperasi sepanjang tahun 2025 dan 42 SPPG lainnya akan beroperasi pada 2026.
Baca juga: BGN: Dapur SPPG di Manokwari wajib serap bahan pangan lokal
SPPG yang beroperasi tersebar di Manokwari ada 20 SPPG, Kaimana dan Fakfak masing-masing 4 SPPG, Teluk Bintuni 3 SPPG, Teluk Wondama serta Manokwari Selatan masing-masing 2 SPPG.
“45 SPPG yang sudah beroperasi itu sudah punya satu orang ahli gizi. Kalau tidak ada ahli gizi, tidak bisa beroperasi,” ucap Erika.
Selain itu, kata dia, BGN juga mewajibkan setiap penjamah makanan memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan di masing-masing kabupaten.
“Sebagian besar sudah ada SLHS dan sisanya masih dalam proses penerbitan. Mulai Januari 2026 semua penjamah makanan di setiap SGPP harus punya sertifikat itu,” kata Erika.
Baca juga: BGN minta warga Manokwari aktif awasi program MBG
