Prabowo Disebut Bakal Bentuk Badan Percepatan Pembangunan Perumahan, Apa Tugasnya?

kompas.com
3 jam lalu
Cover Berita

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto disebut bakal membentuk lembaga atau badan khusus yang fokusnya untuk percepatan pembangunan perumahan.

Keinginan tersebut diungkap Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah usai bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Lantas apa tugas lembaga percepatan pembangunan perumahan itu?

Baca juga: Prabowo Sudah Teken KUHAP Baru Menjadi UU Nomor 20 Tahun 2025

Urus Perizinan hingga Pembiayaan

Fahri Hamzah mengungkap, badan tersebut rencananya akan menjadi pihak yang mengurus pengadaan lahan, pengambilalihan lahan, hingga percepatan perizinan dan pembiayaan.

"Intinya adalah memang harus ada lembaga nanti yang mengambil alih persoalan tanah, pengadaan lahan, kemudian mengambil alih persoalan perizinan juga mengambil alih persoalan pembiayaan serta manajemen dari hunian yang berbasis kepada hunian sosial," kata Fahri, Selasa.

var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=perumahan, Fahri Hamzah, Prabowo Subianto, Badan percepatan pembangunan perumahan, lembaga percepatan pembangunan perumahan, Prabowo akan bentuk badan percepatan pembangunan perumahan&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNS8xMi8zMS8xMjAyNDk2MS9wcmFib3dvLWRpc2VidXQtYmFrYWwtYmVudHVrLWJhZGFuLXBlcmNlcGF0YW4tcGVtYmFuZ3VuYW4tcGVydW1haGFuLWFwYQ==&q=Prabowo Disebut Bakal Bentuk Badan Percepatan Pembangunan Perumahan, Apa Tugasnya?§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = `
${response.judul}
Artikel Kompas.id
`; document.querySelector('.kompasidRec').innerHTML = htmlString; } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } }); xhr.open("GET", endpoint); xhr.send();

Fahri menjelaskan, pembentukan lembaga khusus diperlukan seiring rencana pembangunan perumahan rakyat secara masif pada masa pemerintahan Prabowo.

Baca juga: Prabowo Disebut Setujui Tambah Target Renovasi Rumah Tahun Depan, Jadi 2 Juta

Skala program tersebut menuntut adanya kelembagaan yang mampu mempercepat pelaksanaan pembangunan dan renovasi hunian.

Prabowo, kata Fahri, membayangkan adanya akselerasi pembangunan serta renovasi perumahan dalam jumlah besar.

Rencananya pada tahun depan, pemerintah telah menyiapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk merenovasi sekitar 400.000 unit rumah rakyat. Jumlah tersebut bahkan berpotensi ditingkatkan.

"Tapi bahkan beliau setuju sampai 2 juta sekalipun untuk renovasi, tidak ada masalah. Tetapi yang 1 juta di perkotaan, ini kita memang memerlukan satu mekanisme percepatan, karena di perkotaan itu ada banyak masalah ketersediaan lahan yang memang sangat sulit," ujar Fahri.

Baca juga: Prabowo Bakal Rayakan Malam Tahun Baru di Aceh Bareng Warga

Badan Komunikasi Pemerintah Perumahan

Target Disahkan pada Awal 2026

Fahri menilai, kondisi saat ini di Indonesia menunjukkan bahwa kewenangan pembangunan rumah masih tersebar di berbagai lembaga.

Rencana pembentukan badan baru itu sendiri merujuk pada pengalaman di sejumlah negara yang telah memiliki institusi khusus di bidang perumahan.

“Masalah tanah di tempat lain, izin di tempat lain, pembiayaan di tempat lain. Harus ada lembaga yang mengkonsolidasi semua jenis keperluan untuk percepatan pembangunan perumahan,” ujar Fahri.

Terkait rencana tersebut, Fahri menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Baca juga: Istana: Prabowo Minta BMKG Tambah Alat Modifikasi Cuaca

Ia juga dijadwalkan menggelar pertemuan lanjutan dalam satu hingga dua hari ke depan guna membahas lebih detail pembentukan lembaga tersebut. Pemerintah menargetkan pengesahan lembaga ini dapat dilakukan pada awal 2026.

"Saya juga berkoordinasi dengan Danantara karena salah satu penyedia lahan yang paling masif nanti terutama untuk konsep TOD, Transit Oriented Development, itu nanti Danantara. Dan karena itu semua nanti akan diregulasi dalam pembentukan badan yang mengurusi percepatan pembangunan rumah rakyat," jelas Fahri.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-for-outstream'); });
.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }
LazyLoadSlot("div-gpt-ad-Zone_OSM", "/31800665/KOMPAS.COM/news", [[300,250], [1,1], [384, 100]], "zone_osm", "zone_osm"); /** Init div-gpt-ad-Zone_OSM **/ function LazyLoadSlot(divGptSlot, adUnitName, sizeSlot, posName, posName_kg){ var observerAds = new IntersectionObserver(function(entires){ entires.forEach(function(entry) { if(entry.intersectionRatio > 0){ showAds(entry.target) } }); }, { threshold: 0 }); observerAds.observe(document.getElementById('wrap_lazy_'+divGptSlot)); function showAds(element){ console.log('show_ads lazy : '+divGptSlot); observerAds.unobserve(element); observerAds.disconnect(); googletag.cmd.push(function() { var slotOsm = googletag.defineSlot(adUnitName, sizeSlot, divGptSlot) .setTargeting('Pos',[posName]) .setTargeting('kg_pos',[posName_kg]) .addService(googletag.pubads()); googletag.display(divGptSlot); googletag.pubads().refresh([slotOsm]); }); } }

Lebih lanjut, Fahri menambahkan bahwa rangkaian pertemuan tersebut juga akan merancang payung hukum yang diperlukan sebagai landasan pembentukan lembaga baru.

"Mungkin setingkat perpres atau PP yang sedang kami siapkan, mungkin itu saja. Itu yang lagi dikaji oleh Setneg," ujar Fahri.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang


Artikel Asli

Berikan komentar Anda
Lanjut baca:

thumb
Refleksi 2025: Akademisi UII Nilai Pemerintahan Prabowo-Gibran Sarat Masalah HAM dan Militerisasi
• 21 jam lalusuara.com
thumb
Gempa M 4,4 Guncang Aceh Jaya, Terasa hingga Banda Aceh
• 3 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
Fahri Hamzah: Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Sedang Dikaji Koalisi Pendukung Pemerintah
• 17 jam lalupantau.com
thumb
Melihat Ratchaburi Stadium, Kandang Ratchaburi FC yang Akan Disambangi Persib pada 16 Besar AFC Champions League 2 2025/2026
• 4 jam lalubola.com
thumb
UMK Ponorogo 2026 Naik 6,11 Persen Menjadi Rp 2,54 Juta
• 16 jam lalujpnn.com
Berhasil disimpan.