Yaman Desak Uni Emirat Arab Segera Tarik Pasukan dari Selatan, Tuduh Langgar Kedaulatan

Pantau - Pemerintah Yaman mendesak Uni Emirat Arab (UEA) untuk segera menarik seluruh pasukan militernya dari wilayah selatan, menyusul pernyataan UEA yang mengumumkan pengakhiran kehadiran militer pada Selasa, 30 Desember 2025.

Yaman Soroti Kehadiran Militer UEA di Beberapa Titik Strategis

Meskipun UEA telah mengumumkan pengakhiran operasinya di Yaman, pemerintah Yaman menilai pernyataan tersebut belum disertai dengan tindakan nyata di lapangan.

Wakil Menteri Informasi Yaman, Mohammed Qizan, menyatakan bahwa pasukan Emirat masih berada di beberapa titik strategis seperti Bandara Riyan di Mukalla, Pelabuhan Al-Dhabba, Pulau Socotra, dan Pulau Mayun.

Qizan menyebut bahwa alasan yang digunakan UEA untuk tetap menempatkan pasukan adalah demi memerangi terorisme, namun ia menegaskan bahwa pemerintah Yaman tidak pernah meminta intervensi militer semacam itu.

"Kami menginginkan penarikan yang nyata, bukan sekadar pernyataan untuk meredam opini publik," ungkapnya.

Ia menuduh bahwa pasukan UEA justru digunakan untuk melawan rakyat Yaman dan pemimpin politik, serta menjadi inti dari permasalahan di wilayah selatan.

Tuduhan Pelanggaran dan Ancaman Ketidakstabilan

Qizan juga mengingatkan bahwa UEA pernah menyampaikan pengumuman serupa pada tahun 2019, namun setelah itu tetap melakukan tindakan yang dinilai melanggar kedaulatan Yaman.

Salah satu contoh disebutkan adalah insiden pengeboman terhadap tentara nasional Yaman di Provinsi Shabwa pada 2022.

Ia memperingatkan bahwa penarikan simbolis dapat diiringi dengan dukungan tidak langsung terhadap kelompok-kelompok separatis demi memicu ketidakstabilan.

"Pemerintah memiliki hak hukum untuk menggugat secara internasional demi mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara," tegasnya.

Sementara itu, di lapangan, Qizan mengungkapkan bahwa sebagian unit militer Yaman telah menarik diri dari pos mereka, sementara yang lain menyerah atau beralih kesetiaan ke Dewan Transisi Selatan (STC) akibat tekanan kekerasan.

Ketua Dewan Kepemimpinan Presidensial, menurut Qizan, telah memerintahkan agar seluruh personel militer dan keamanan kembali ke barak dan berkoordinasi dengan otoritas lokal serta pimpinan koalisi.

Ketegangan Meningkat dan Tuntutan Penarikan Cepat

Sebelumnya, Dewan Kepemimpinan Presidensial memberikan ultimatum agar pasukan UEA ditarik dalam waktu 24 jam.

Pernyataan ini disampaikan tak lama setelah koalisi pimpinan Arab Saudi melakukan serangan udara terbatas ke dua kapal terkait UEA di Pelabuhan Mukalla.

Serangan tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan akibat perebutan wilayah timur Hadramaut dan Al-Mahra oleh STC pada awal Desember 2025.

Wilayah tersebut dikuasai setelah bentrokan antara pasukan STC dan tentara pemerintah Yaman.