Pantau - Pemerintah China menggelar Konferensi Kerja Ekonomi Pusat pada 10–11 Desember 2025 untuk menyusun arah kebijakan ekonomi tahun 2026, dengan fokus utama pada kelanjutan tahun pertama Rencana Lima Tahun ke-15 dan mengatasi berbagai persoalan struktural yang kian mendalam.
Tiga Masalah Ekonomi Utama yang MendesakKonferensi yang dibuka langsung oleh Presiden Xi Jinping menyoroti sejumlah tantangan besar yang menghambat pertumbuhan ekonomi China secara berkelanjutan.
Isu pertama yang disorot adalah kelebihan kapasitas produksi dan tekanan deflasi yang berdampak pada rendahnya permintaan domestik.
Dalam dokumen resmi konferensi, pemerintah memperkenalkan istilah baru yaitu "kontradiksi yang luas antara kuatnya pasokan dan lemahnya permintaan", yang menggambarkan bahwa China telah memproduksi lebih banyak dari yang bisa diserap oleh konsumsi rumah tangga.
Sejak 1949, China mengutamakan pertumbuhan sisi suplai demi mengejar ketertinggalan dari Barat, namun mengorbankan kesejahteraan rumah tangga dan menekan upah buruh.
Setelah reformasi 1978, masyarakat China terdorong lebih banyak menabung dan berinvestasi, bukan mengonsumsi.
Kondisi ini menyebabkan konsumsi domestik tumbuh lemah, hanya 3,5 persen pada 2024, di bawah rata-rata G-20 dan dunia, sementara China bergantung pada ekspor yang menimbulkan ketegangan dengan negara lain.
Masalah kedua adalah krisis properti dan utang pemerintah daerah.
Sejak akhir 2021, sektor properti mengalami krisis likuiditas, dan meski pemerintah pusat mendorong pembelian rumah tak terjual, keterbatasan dana menjadi hambatan besar.
Sejak Oktober 2024, pemerintah daerah diizinkan menerbitkan obligasi khusus untuk membeli tanah mangkrak.
Namun, banyak daerah tetap mengandalkan skema Local Government Financing Vehicles (LGFV) untuk membiayai proyek infrastruktur, memicu utang tersembunyi (hidden debt) yang besar dan tidak tercatat dalam anggaran resmi.
Pada 2022, utang tersembunyi diperkirakan mencapai 70,4 triliun RMB dan diprediksi naik hingga 101,8 triliun RMB pada 2027 menurut IMF.
Masalah ketiga adalah demografi.
Populasi China mulai menyusut sejak 2023 dengan pertumbuhan negatif dua tahun berturut-turut: -1,48 permil (2023) dan -1 permil (2024).
Jumlah kelahiran lebih rendah dari kematian, sementara generasi muda menanggung beban merawat dua orang tua dari masing-masing pihak.
Kondisi ini menuntut pemerintah untuk mengalihkan sebagian dana investasi ke kesejahteraan sosial domestik.
Strategi dan Arah Kebijakan Ekonomi 2026Konferensi menyepakati sejumlah usulan kebijakan untuk menjawab tantangan tersebut.
Pertama, pembangunan pasar nasional terpadu menjadi agenda utama, guna mengatasi praktik involution seperti perang harga dan investasi tumpang tindih antarwilayah.
Kedua, kebijakan moneter longgar tetap dipertahankan.
Bank Sentral China (PBoC) didorong untuk menurunkan suku bunga dan rasio cadangan wajib (RRR), yang sudah dipangkas 0,5 poin pada 2025.
Pemerintah juga menyuntikkan dana sebesar 520 miliar RMB (sekitar 73 miliar dolar AS) ke enam bank besar negara, termasuk Bank of China, China Construction Bank, dan Bank of Communications.
Ketiga, sektor properti tetap menjadi perhatian.
Pemerintah daerah diminta menyerap rumah tak terjual untuk dijadikan perumahan terjangkau, sementara program restrukturisasi utang dilanjutkan, termasuk pemutihan utang sebesar 10 triliun RMB pada 2024.
Keempat, pemerintah berkomitmen untuk mendorong konsumsi jasa yang belum pulih sepenuhnya pasca-pandemi.
Rasio perdagangan jasa terhadap PDB masih rendah di angka 0,7 persen.
Rencana penguatan jasa mencakup sektor telekomunikasi, internet, pendidikan, budaya, dan kesehatan, dengan pendekatan kebijakan yang mendekati model Singapura, termasuk kemudahan transaksi modal.
Kebijakan ekonomi final China tahun 2026 baru akan diumumkan dalam sidang "Dua Sesi" pada Maret 2026, saat parlemen menyetujui anggaran nasional dan kebijakan pemerintah pusat.
Sebagai pengingat, konferensi ini menggarisbawahi prinsip bahwa "kebijakan luar negeri hanyalah kelanjutan dari kebijakan dalam negeri, hanya tampil dalam bentuk yang berbeda," mengutip mantan Wakil Presiden AS Hubert H. Humphrey.
