Penulis: Ridho Dwi Putranto
TVRINews, Jakarta
Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 telah menjalankan berbagai program yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto serta mengakomodasi program-program prioritas nasional. Keselarasan tersebut dinilai menjadi modal besar dalam mengawali langkah nyata pelaksanaan program sosial pada tahun 2026.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, Kemensos merupakan bagian dari kerja besar pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan akan terus memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga agar program sosial berjalan terintegrasi.
“Kementerian Sosial tidak akan berjalan sendiri. Kita akan berkolaborasi dan mengintegrasikan seluruh program pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo,” kata Gus Ipul, dikutip Jumat, 2 Januari 2026.
Serapan Anggaran 2025 Tembus 97 Persen
Gus Ipul mengungkapkan, Kemensos mencatat serapan anggaran tahun 2025 telah mencapai lebih dari 97 persen. Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program peningkatan kesejahteraan sosial, perlindungan kelompok rentan, serta penyaluran bantuan sosial yang adaptif dan tepat sasaran.
Menurutnya, capaian serapan anggaran tersebut diharapkan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Serapan kita per hari ini sudah lebih daripada 97 persen. Ini menjadi catatan penting dan kita berharap serapan tersebut berdampak di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.
Capaian Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
Dari sisi tata kelola internal, Kemensos mencatat sejumlah capaian positif. Di antaranya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan 2024, nilai Reformasi Birokrasi 2024 sebesar 86,78 dengan predikat A, serta penghargaan Kementerian Terbaik II pada ajang BKN Award.
Capaian tersebut mencerminkan upaya berkelanjutan Kemensos dalam memperkuat tata kelola keuangan dan organisasi.
Jangkauan Bansos dan Perlindungan Sosial
Dalam bidang perlindungan dan jaminan sosial, Kemensos menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada sekitar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Selain itu, lebih dari 18 juta KPM menerima bantuan sembako, serta 96,8 juta jiwa ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Kemensos juga menyalurkan penebalan bansos pada Juni–Juli 2025 kepada 17,72 juta KPM, serta Bantuan Langsung Tunai Sosial Kesejahteraan (BLTS Kesra) kepada 33,2 juta KPM pada Oktober hingga Desember.
Pemutakhiran DTSEN dan Pemberdayaan Masyarakat
Menindaklanjuti tiga mandat utama Presiden Prabowo, Kemensos terus melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran. Di sisi lain, upaya pemberdayaan masyarakat juga diperkuat.
Tercatat, sebanyak 77.932 keluarga telah digraduasi dari penerima bantuan sosial dan beralih menjadi pelaku usaha mandiri.
Layanan Rehabilitasi Sosial dan Sekolah Rakyat
Pada layanan rehabilitasi sosial, Kemensos menyalurkan 12.119 unit alat bantu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, melaksanakan operasi katarak gratis bagi 6.209 lansia, serta memberikan pembinaan kewirausahaan kepada 3.042 orang. Layanan tersebut menjangkau Penerima Atensi Sosial (12-PAS) di berbagai daerah.
Sementara itu, program Sekolah Rakyat yang dimulai pada 2025 menjadi salah satu strategi pengentasan kemiskinan. Hingga akhir tahun, sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi dan memberikan manfaat kepada 14.846 siswa dari Desil 1 dan 2 DTSEN.
Program ini terintegrasi dengan berbagai program unggulan pemerintah lainnya, seperti pemberdayaan ekonomi, perbaikan rumah tidak layak huni, PBI-JK, dan Kopdes Merah Putih.
Respons Cepat Penanganan Bencana
Pada akhir 2025, Kemensos juga melakukan respons cepat dalam penanganan bencana di wilayah Sumatera melalui distribusi bantuan logistik, penyediaan dapur umum, bantuan pemulihan sosial, serta layanan dukungan psikososial. Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp100,48 miliar.
Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menekankan pentingnya birokrasi yang adaptif terhadap dinamika yang berkembang agar pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan secara cepat dan tepat sasaran.
Editor: Redaktur TVRINews
