Istanbul (ANTARA) - Pemerintah Yaman menolak pernyataan Dewan Transisi Selatan (Southern Transitional Council/STC) yang mengumumkan fase transisi selama dua tahun menuju sebuah referendum mengenai masa depan wilayah selatan negara itu.
Anadolu pada Sabtu, mengutip pernyataan yang disiarkan televisi, Wakil Menteri Kehakiman Yaman Faisal Al-Majidi mengatakan deklarasi politik STC tidak memiliki nilai hukum dan tidak sesuai dengan konstitusi serta hukum Yaman.
Pada Jumat (2/1), Ketua STC, Aidrous Al-Zubaidi menyatakan dalam pidatonya di televisi bahwa masa transisi tersebut akan mencakup referendum rakyat yang digelar di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Al-Zubaidi menuturkan bahwa referendum tersebut terkait apa yang disebutnya hak rakyat selatan untuk menentukan nasib sendiri.
Namun, Al-Zubaidi tidak memberikan rincian struktur otoritas transisi, jadwal dialog dengan pihak utara, maupun pengaturan teknis pelaksanaan referendum tersebut. PBB juga tidak memberikan dukungan terhadap rencana yang diusulkan itu.
Baca juga: Dewan Transisi Selatan Yaman umumkan periode transisi 2 tahun
Menanggapi pengumuman Al-Zubaidi, Wakil Menteri Al-Majidi mengatakan langkah STC merupakan pemberontakan terhadap legitimasi Yaman dan menegaskan bahwa dewan tersebut menyadari tidak ada negara yang dapat didirikan tanpa Hadhramaut dan Al-Mahra—dua wilayah di bagian timur Yaman.
Wakil Menteri itu juga memperingatkan bahwa perkembangan politik dan situasi lapangan di Hadhramaut akan menimbulkan perpecahan yang sangat serius dalam isu selatan.
Sementara itu, anggota Dewan Syura Yaman Salah Batis menilai pengumuman Al-Zubaidi sebagai pemberontakan terhadap negara dan institusinya.
Batis mengatakan deklarasi konstitusional yang dikeluarkan STC adalah ilegal dan menambahkan bahwa langkah tersebut melemahkan upaya mencapai konsensus nasional dan solusi politik yang komprehensif di Yaman.
Batis turut menegaskan bahwa proyek yang disebut sebagai “Negara Arab Selatan” tidak memiliki legitimasi apa pun serta tidak memiliki tempat dalam sejarah.
Yaman sedang menghadapi ketegangan yang meningkat tajam yang sebelumnya pernah terjadi sejak Selasa, (30/12) setelah pasukan STC mengambil alih Hadhramaut dan Al-Mahra pada awal Desember. Kedua provinsi tersebut mencakup hampir setengah wilayah Yaman dan berbatasan langsung dengan Arab Saudi.
Arab Saudi pada hari yang sama menuduh Uni Emirat Arab (UEA) mendorong pasukan STC melakukan operasi militer di sepanjang perbatasan selatan kerajaan di Hadhramaut dan Al-Mahra. Abu Dhabi kemudian membantah tuduhan tersebut.
STC menyatakan bahwa pemerintahan Yaman selama ini telah meminggirkan wilayah selatan secara politik dan ekonomi, serta menyerukan pemisahan diri. Pemerintah Yaman menolak klaim tersebut dan menegaskan kembali komitmen terhadap persatuan negara.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Yaman ancam beri perlawanan militer jika STC tidak menarik pasukan
Baca juga: Yaman harap UEA tarik pasukannya di tengah berlanjutnya konflik
Baca juga: Uni Emirat Arab sebut pasukannya telah kembali dari Yaman
Anadolu pada Sabtu, mengutip pernyataan yang disiarkan televisi, Wakil Menteri Kehakiman Yaman Faisal Al-Majidi mengatakan deklarasi politik STC tidak memiliki nilai hukum dan tidak sesuai dengan konstitusi serta hukum Yaman.
Pada Jumat (2/1), Ketua STC, Aidrous Al-Zubaidi menyatakan dalam pidatonya di televisi bahwa masa transisi tersebut akan mencakup referendum rakyat yang digelar di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Al-Zubaidi menuturkan bahwa referendum tersebut terkait apa yang disebutnya hak rakyat selatan untuk menentukan nasib sendiri.
Namun, Al-Zubaidi tidak memberikan rincian struktur otoritas transisi, jadwal dialog dengan pihak utara, maupun pengaturan teknis pelaksanaan referendum tersebut. PBB juga tidak memberikan dukungan terhadap rencana yang diusulkan itu.
Baca juga: Dewan Transisi Selatan Yaman umumkan periode transisi 2 tahun
Menanggapi pengumuman Al-Zubaidi, Wakil Menteri Al-Majidi mengatakan langkah STC merupakan pemberontakan terhadap legitimasi Yaman dan menegaskan bahwa dewan tersebut menyadari tidak ada negara yang dapat didirikan tanpa Hadhramaut dan Al-Mahra—dua wilayah di bagian timur Yaman.
Wakil Menteri itu juga memperingatkan bahwa perkembangan politik dan situasi lapangan di Hadhramaut akan menimbulkan perpecahan yang sangat serius dalam isu selatan.
Sementara itu, anggota Dewan Syura Yaman Salah Batis menilai pengumuman Al-Zubaidi sebagai pemberontakan terhadap negara dan institusinya.
Batis mengatakan deklarasi konstitusional yang dikeluarkan STC adalah ilegal dan menambahkan bahwa langkah tersebut melemahkan upaya mencapai konsensus nasional dan solusi politik yang komprehensif di Yaman.
Batis turut menegaskan bahwa proyek yang disebut sebagai “Negara Arab Selatan” tidak memiliki legitimasi apa pun serta tidak memiliki tempat dalam sejarah.
Yaman sedang menghadapi ketegangan yang meningkat tajam yang sebelumnya pernah terjadi sejak Selasa, (30/12) setelah pasukan STC mengambil alih Hadhramaut dan Al-Mahra pada awal Desember. Kedua provinsi tersebut mencakup hampir setengah wilayah Yaman dan berbatasan langsung dengan Arab Saudi.
Arab Saudi pada hari yang sama menuduh Uni Emirat Arab (UEA) mendorong pasukan STC melakukan operasi militer di sepanjang perbatasan selatan kerajaan di Hadhramaut dan Al-Mahra. Abu Dhabi kemudian membantah tuduhan tersebut.
STC menyatakan bahwa pemerintahan Yaman selama ini telah meminggirkan wilayah selatan secara politik dan ekonomi, serta menyerukan pemisahan diri. Pemerintah Yaman menolak klaim tersebut dan menegaskan kembali komitmen terhadap persatuan negara.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Yaman ancam beri perlawanan militer jika STC tidak menarik pasukan
Baca juga: Yaman harap UEA tarik pasukannya di tengah berlanjutnya konflik
Baca juga: Uni Emirat Arab sebut pasukannya telah kembali dari Yaman
