Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat (AS) memunculkan beragam respons. Tak sedikit yang mengecam penangkapan itu dan meminta agar Maduro dibebaskan.
Penangkapan Maduro dilakukan setelah AS menyerang Ibu Kota Venezuela, Caracas. Setidaknya serangan itu menewaskan 40 orang.
Jaksa Agung AS Pam Bondi, dalam unggahannya di X pada Sabtu (3/1) waktu setempat, mengungkap Maduro akan didakwa di AS terkait dengan Konspirasi Narkoterorisme; Konspirasi Impor Kokain; Kepemilikan Senapan Mesin dan Alat Perusak; dan Konspirasi Kepemilikan Senapan Mesin dan Alat Perusak terhadap AS.
Berikut respons sejumlah negara terkait penangkapan Maduro:
China Minta AS Bebaskan MaduroChina meminta AS segera membebaskan Maduro. Kementerian Luar negeri China mengungkapkan rasa prihatin yang mendalam atas tindakan AS menangkap paksa Maduro dan istrinya.
Maduro ditangkap oleh pasukan elite AS dan dibawa ke New York untuk ditahan.
"China menyerukan kepada AS untuk memastikan keselamatan pribadi Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, segera membebaskan mereka, menghentikan upaya penggulingan pemerintah Venezuela, dan menyelesaikan masalah melalui dialog dan negosiasi," demikian keterangan Kemlu China dikutip dari Al-Jazeera, Minggu (4/1).
China meminta pembebasan terhadap Maduro sebab menilai tindakan AS telah melanggar hukum internasional.
"Langkah AS jelas melanggar hukum internasional, norma-norma dasar dalam hubungan internasional, dan tujuan serta prinsip-prinsip Piagam PBB," ujarnya.
Korut Kecam PenangkapanKemlu Korea Utara menyebut penangkapan Maduro sebagai tindakan hegemonik AS yang tidak dapat dibenarkan. Pernyataan itu disampaikan melalui kantor berita resmi Korut, KCNA, pada Minggu (4/1).
“Kementerian Luar Negeri Pyongyang dengan keras mengecam tindakan Amerika Serikat yang mencari hegemoni dan dilakukan di Venezuela,” ujar seorang juru bicara kementerian, dilansir AFP.
Korut juga menuding insiden ini kembali memperlihatkan karakter AS di mata dunia internasional.
“Insiden ini adalah contoh lain yang dengan jelas kembali menegaskan sifat Amerika Serikat yang jahat dan brutal,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Korut menilai pencopotan Maduro dari kekuasaan merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Korut pun menyerukan agar komunitas internasional bersuara menentang tindakan Amerika Serikat.
“Suara-suara protes dan kecaman yang semestinya terhadap pelanggaran kedaulatan negara lain yang sudah menjadi kebiasaan Amerika Serikat,” kata juru bicara kementerian itu.
Anwar Ibrahim Minta Maduro DibebaskanPerdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyerukan agar Maduro dan istrinya segera dibebaskan. Anwar menilai penangkapan Maduro merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara.
“Saya mengikuti perkembangan di Venezuela dengan keprihatinan yang mendalam. Pemimpin Venezuela dan istrinya ditangkap dalam sebuah operasi militer Amerika Serikat dengan skala dan sifat yang tidak biasa. Tindakan semacam itu merupakan pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional dan merupakan penggunaan kekuatan secara tidak sah terhadap sebuah negara berdaulat,” ujar Anwar dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Minggu (4/1).
Anwar menegaskan penahanan paksa terhadap kepala pemerintahan yang masih menjabat dapat membahayakan hubungan internasional.
“Presiden Maduro dan istrinya harus dibebaskan tanpa penundaan yang tidak semestinya. Apa pun alasannya, penggulingan paksa terhadap seorang kepala pemerintahan yang sedang menjabat melalui tindakan eksternal menetapkan preseden yang berbahaya,” kata Anwar.
“Hal ini mengikis pembatasan mendasar atas penggunaan kekuasaan antarnegara dan melemahkan kerangka hukum yang menopang tatanan internasional,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Anwar menekankan masa depan politik Venezuela sepenuhnya menjadi hak rakyat negara tersebut, bukan ditentukan oleh intervensi pihak luar.
Ia mengingatkan perubahan kepemimpinan secara paksa justru berisiko memperburuk kondisi negara yang tengah menghadapi krisis berkepanjangan.
“Rakyat Venezuela-lah yang berhak menentukan masa depan politik mereka sendiri. Seperti yang telah ditunjukkan sejarah, perubahan kepemimpinan yang terjadi secara tiba-tiba akibat kekuatan eksternal akan membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat,” jelas Anwar.
“Terlebih di sebuah negara yang sudah bergulat dengan kesulitan ekonomi berkepanjangan dan tekanan sosial yang mendalam,” sambung dia.
Menurut Anwar, Malaysia memandang penghormatan terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara sebagai prinsip utama dalam menjaga hubungan damai antarnegara.
“Keterlibatan yang konstruktif, dialog, dan de-eskalasi tetap menjadi jalan paling kredibel menuju hasil yang melindungi warga sipil, dan memungkinkan rakyat Venezuela mengejar aspirasi sah mereka tanpa bahaya lebih lanjut,” tuturnya.
RI Sebut Penangkapan Maduro Ganggu KedaulatanIndonesia melalui Kemlu RI menyampaikan keprihatinan atas penangkapan Maduro. Indonesia menilai penangkapan tersebut berisiko menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional.
Selain itu, Kemlu RI berpandangan bahwa tindakan tersebut dapat mengganggu stabilitas kawasan dan melemahkan prinsip kedaulatan.
"Indonesia menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas setiap tindakan yang melibatkan penggunaan atau ancaman kekuatan, yang berisiko menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional, serta dapat mengganggu stabilitas dan perdamaian kawasan, dan melemahkan prinsip kedaulatan serta diplomasi," demikian keterangan tertulis Kemlu RI melalui akun X @Kemlu_RI, Minggu (4/1).
Kemlu RI mengajak komunitas internasional untuk menghormati hak dan kehendak rakyat Venezuela dalam menjalankan kedaulatannya.
"Penting bagi komunitas internasional untuk menghormati hak dan kehendak rakyat Venezuela dalam menjalankan kedaulatan mereka serta menentukan sendiri arah dan masa depan bangsa mereka," lanjut keterangan tersebut.
Lebih lanjut, Kemlu RI mengimbau semua pihak untuk mengedepankan dialog, menahan diri, serta mematuhi hukum internasional.
"Indonesia menyerukan kepada semua pihak agar mengedepankan dialog dan menahan diri, serta mematuhi hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB dan hukum humaniter internasional," lanjutnya.
6 Negara Tolak Venezuela Dikendalikan Pihak LuarBrasil, Chili, Kolombia, Meksiko, Uruguay, dan Spanyol menolak 'pengendalian' pihak luar atas Venezuela.
Negara-negara tersebut memperingatkan terhadap upaya pihak luar untuk "mengendalikan" Venezuela, setelah Presiden AS Donald Trump menyarankan Washington akan "mengelola" negara tersebut.
Brasil, Chile, Kolombia, Meksiko, Uruguay, dan Spanyol dalam pernyataan bersama menyatakan "penolakan" mereka terhadap penggulingan Maduro sebagai presiden Venezuela oleh pasukan AS.
"Keprihatinan tentang setiap upaya pengendalian atau administrasi pemerintah atau pengambilalihan sumber daya alam atau strategis oleh pihak luar," demikian dalam pernyataan bersama dikutip dari AFP.
