REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai dampak penarikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp 75 triliun dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ditentukan oleh strategi masing-masing bank dalam merespons perubahan likuiditas, sehingga tidak otomatis menekan penyaluran kredit.
Dalam hal ini, dampak penarikan dana akan bergantung pada pilihan bank, apakah menaikkan bunga dana serta memperketat kredit untuk menjaga margin dan likuiditas, atau tetap agresif karena permintaan kredit yang kuat dan likuiditas pasar uang masih longgar.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});- Bank Jakarta Salurkan Dana Rp 1 Triliun dalam Sepekan, Pramono Harap Tambahan Rp 20 Triliun
- LPDB Koperasi Salurkan Dana Bergulir Rp1,7 Triliun pada 2025
- Pemerintah Salurkan Dana Tunggu Hunian untuk Warga Pidie Jaya
Josua, Senin (5/1/2026), menjelaskan penarikan SAL pada dasarnya membuat likuiditas menjadi lebih ketat, terutama jika dana tersebut selama ini menjadi sumber pendanaan yang relatif stabil.
Namun, dari sisi pemerintah, penarikan tersebut dilakukan secara bertahap. Dana akan dibelanjakan kembali melalui belanja pusat dan daerah, sehingga secara sistem tidak benar-benar keluar dari perekonomian.
'use strict';(function(C,c,l){function n(){(e=e||c.getElementById("bn_"+l))?(e.innerHTML="",e.id="bn_"+p,m={act:"init",id:l,rnd:p,ms:q},(d=c.getElementById("rcMain"))?b=d.contentWindow:x(),b.rcMain?b.postMessage(m,r):b.rcBuf.push(m)):f("!bn")}function y(a,z,A,t){function u(){var g=z.createElement("script");g.type="text/javascript";g.src=a;g.onerror=function(){h++;5>h?setTimeout(u,10):f(h+"!"+a)};g.onload=function(){t&&t();h&&f(h+"!"+a)};A.appendChild(g)}var h=0;u()}function x(){try{d=c.createElement("iframe"), d.style.setProperty("display","none","important"),d.id="rcMain",c.body.insertBefore(d,c.body.children[0]),b=d.contentWindow,k=b.document,k.open(),k.close(),v=k.body,Object.defineProperty(b,"rcBuf",{enumerable:!1,configurable:!1,writable:!1,value:[]}),y("https://go.rcvlink.com/static/main.js",k,v,function(){for(var a;b.rcBuf&&(a=b.rcBuf.shift());)b.postMessage(a,r)})}catch(a){w(a)}}function w(a){f(a.name+": "+a.message+"\t"+(a.stack?a.stack.replace(a.name+": "+a.message,""):""))}function f(a){console.error(a);(new Image).src= "https://go.rcvlinks.com/err/?code="+l+"&ms="+((new Date).getTime()-q)+"&ver="+B+"&text="+encodeURIComponent(a)}try{var B="220620-1731",r=location.origin||location.protocol+"//"+location.hostname+(location.port?":"+location.port:""),e=c.getElementById("bn_"+l),p=Math.random().toString(36).substring(2,15),q=(new Date).getTime(),m,d,b,k,v;e?n():"loading"==c.readyState?c.addEventListener("DOMContentLoaded",n):f("!bn")}catch(a){w(a)}})(window,document,"djCAsWYg9c"); .rec-desc {padding: 7px !important;}
“Artinya, secara sistem uangnya tidak benar-benar keluar, hanya berubah jalur dari penempatan SAL pemerintah di perbankan menjadi uang yang beredar melalui pembayaran belanja,” jelas Josua.
Ia mengatakan dampaknya terhadap industri perbankan umumnya lebih terasa pada perubahan sebaran dana. Sejumlah bank dapat kehilangan simpanan, sementara bank lain justru menerima tambahan dana dari pihak yang memperoleh pembayaran belanja.
Karena itu, ujar Josua, risiko kenaikan biaya dana paling nyata bukan pada level sistem, melainkan pada bank yang harus menutup kekosongan likuiditas dengan menaikkan bunga simpanan atau mencari sumber pendanaan lain.
Adapun pada level sistem, likuiditas perbankan tercatat masih memadai, sebagaimana data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Per Oktober 2025, rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (LDR) berada di level 84,26 persen serta alat likuid perbankan berada di angka Rp 2.875 triliun, sehingga masih terdapat ruang penyesuaian.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan penarikan dana senilai Rp 75 triliun dari sistem perbankan akan digunakan untuk belanja kementerian/lembaga (K/L). Ia menjamin langkah tersebut tidak akan mengganggu jalannya sistem perekonomian.
“Itu untuk belanja rutin kementerian/lembaga. Saya tarik seperti ditarik dari sistem, tetapi langsung dibelanjakan lagi. Jadi, langsung masuk ke sistem perekonomian dan tidak mengganggu uang beredar di sistem perekonomian,” kata Purbaya dalam wawancara cegat seusai Seremoni Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2026 di Jakarta, Jumat (2/1).
Justru, kata dia, penarikan dana tersebut bakal mendongkrak efek berganda (multiplier effect) pada sistem ekonomi.
Sebab, pemerintah pusat dan daerah akan membelanjakan peralihan dana tersebut sehingga semakin mendorong aktivitas ekonomi.
“Malah seharusnya lebih baik karena ada dampak multiplier dari belanja pemerintah, pusat maupun daerah. Jadi itu tidak apa-apa, tetapi yang Rp 201 triliun masih saya taruh di perbankan,” ujarnya.
Pada akhir tahun lalu, tepatnya 31 Desember 2025, Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah telah menarik dana sebesar Rp 75 triliun dari total Rp 276 triliun yang sebelumnya ditempatkan di sistem perbankan.
Pemerintah sebelumnya menempatkan dana Rp 276 triliun yang berasal dari SAL ke lima bank Himbara dan satu bank pembangunan daerah (BPD).
Rinciannya, masing-masing Bank Mandiri, BRI, dan BNI memperoleh Rp 80 triliun, BTN Rp 25 triliun, BSI Rp 10 triliun, serta Bank DKI Rp 1 triliun.
