FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tokoh Pendidikan Iman Zanatul Haeri menilai rekrut PPPK guru tidak menyelenggarakan kesehatan guru. Hal itu ditemukan dalam advokasi yang dilakukan oleh Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G).
“P2G selama melakukan advokasi ada yang kami sebut sebagai siklus yang tidak pernah selesai. Jadi kami punya harapan tinggi advokasi itu selesai. Jangan nyari masalah. Pemerintah bikin rekrutmen PPPK demi mensejahterakan guru,” kata Iman dalam keterangannya melalui podcast, dikutip Selasa, (6/1/2025).
Menurut Kepala Bidang Advokasi Guru di P2G ini, pemerintah setiap membuat kebijakan selalu ada masalah baru yang tercipta.
Diketahui dalam guru honorer terdapat kategori P1, P2, dan P3 dalam seleksi PPPK Guru bukanlah penempatan jenjang jabatan, melainkan kode yang menunjukkan prioritas dalam pengangkatan menjadi PPPK.
Penetapan kategori ini didasarkan pada riwayat kerja dan berkas yang dimiliki oleh guru honorer.
Sedangkan dalam konteks PPPK Guru, R1 merujuk pada pelamar prioritas yang lulus passing grade seleksi 2021, sedangkan R2 adalah mantan Tenaga Honorer Kategori II (XTHK-II) yang terdata di BKN dan memiliki peluang besar diangkat menjadi PPPK, berbeda dengan R3 yang merupakan Non-ASN terdata BKN atau R4 yang Non-ASN tidak terdata BKN. R5, peserta lulusan PPG Prajabatan.
“Setiap bikin kebijakan, ada sisa, protes lagi. Ada sisa lagi protes lagi sampai sekarang. Dulu P1, P2, P3, P4, P5. Sekarang R1, R2 dsb. Jadi kastanya makin banyak,” jelas Iman.
Dia menyarankan agar masalah ini dapat diselesaikan melalui regulasi. Guru diharapkan selalu diuji.
“Ini menurut saya kalau mau diselesaikan di level UU, sebenarnya bisa ini. Dengan cara apa, pertama guru harus diuji. UKG terakhir tahun 2015,” tuturnya. (Selfi/Fajar)
